Struktur Kepolisian

ORGANISASI POLRI

Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

PERATURAN KAPOLRI NOMER 14 TAHUN 2012

Jumat, 13 Desember 2013

Polresta Banjarmasin Ungkap Empat Kasus Besar

Kepolisian dari Polresta Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berhasil mengungkap empat kasus pidana yang tergolong besar terjadi di kota ini dengan waktu kurang dari 1 X 24 jam.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Banjarmasin, Kompol Afner Juwono Sik di Banjarmasin, Senin mengatakan, empat kasus besar yang terjadi di kota ini semuanya berhasil diungkap.
Empat kasus besar, yang berhasil di ungkap jajaran Polresta Banjarmasin itu seperti pembunuhan mahasiswi kedokteran Unlam Banjarmasin, pembunuhan buruh di Kelayan A, perkelahian hingga korban tewas di Sungai Andai, dan kasus perampokan Bank BJB Banjarmasin.
Dikatakan, dari semua kasus besar tersebut, untuk pelakunya berhasil dilakukan penangkapan oleh pihak polisi di jajaran Polresta Banjarmasin dalam kurun waktu kurang dari satu hari.
Bukan itu saja, masih banyak kasus-kasus besar lainnya yang juga berhasil diungkap dan pelakunya tertangkap namun lebih dari satu hari atau lebih 1 X 24 jam.
"Keberhasil pengungkapan kasus-kasus besar kurang dari 24 jam itu, berkat kerja keras anggota di lapangan dalam mencari informasi dan melakukan penyelidikan," terangnya kepada Antara.
Bukan itu saja, pihak Jajaran Polresta Banjarmasin, akan sigap dan langsung menindak lanjuti setiap kejadian pidana yang terjadi di wilayah Kota Banjarmasin.
Selain itu, setiap kejadian pidana yang tergolong besar, setiap satuan dan Polsek-Polsek di Jajaran Polresta selalu melakukan koordinasi guna melakukan penangkapan terhadap pelaku serta pengungkapan kasusnya.
"Kinerja anggota di lapangan akan terus kita tingkatan untuk sebuah pelayanan kepada masyarakat, dan masyarakat juga diminta untuk bisa bekerjasama dengan polisi dalam memberikan informasi," ucapnya pria lulusan Akpol angkatan 2000.
Polresta Banjaramasin beserta jajaran akan melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku kejahatan dan tindak pidana lainnya, yang berani beraksi di wilayah hukum Polresta tersebut serta meresahkan masyarakat, demikian Afner.

Jaksa Minta Penambahan Pasal Pembunuhan Mahasiswi

Jaksa yang menangani kasus pembunuhan seorang mahasiswi kedokteran meminta adanya penambahan pasal dalam berkas tersangka yang melakukan pembunuhan tersebut.

Permintaan jaksa tersebut merupakan hasil koordinasi antara jaksa dengan penyidik Satuan Kriminal Polresta Banjarmasin, kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Banjarmasin, Kompol Afner Juwono Sik di Banjarmasin, Rabu.

Ia mengatakan, saat ini penyidik sedang melakukan penambahan pasal atas permintaan Jaksa yang menangani kasus tersebut.

Pada tahap pertama saat berkas acara pemeriksaan dikirim ke kejaksaan, pada berkas tersebut penyidik hanya memberikan satu pasal yaitu pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun.

Namun, setelah dilakukan kordinasi dengan pihak penyidik, jaksa yang menangani kasus pembunuhan mahasiswi kedokteran itu meminta agar ada penambahan pasal agar hukumannya maksimal atas perbuatan yang dilakukan.

Terus dikatakan, untuk penambahan pasal, penyidik memberikan pasal 339 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun hingga seumur hidup terhadap tersangka tersebut.

"Kalau kita tidak ada masalah dengan adanya penambahan pasal tersebut karena ini dilakukan dengan jalan koordinasi antara Jaksa dan penyidik, sehingga penambahan pasal itu akan kita lakukan," terangnya kepada Antara.

Untuk diketahui, pembunuhan terhadap mahasiswi kedokteran bernama Lucky Daniar Enggarvani (19) itu dilakukan tersangka Oyong (25) dan terjadi pada Kamis (4/10) sore, sekitar pukul 17.30 wita.

Pembunuhan itupun dilakukan tersangka, di rumah korban yang berlokasi di jalan Banjar Indah Permai Komplek Green Residen Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Korban mahasiswi yang baru berusia belasan tahun itu tewas dengan beberapa luka tusuk dipunggung belakang dan leher korban hingga mengakibatkan arat arteri leher korban putus.

Atas kejadian itu, dua orang saksi yang juga teman dekat korban baru menemukan korban sudah tewas bersimbah darah sekitar pukul 19.00 wita atau satu jam lebih setelah aksi pembunuhan tersebut dilakukan oleh pelaku.

WARGA BATAM PENCURI MOBIL UNISKA BANJARMASIN DITANGKAP

Polisi bagian reserse kriminal umum berhasil menangkap seorang warga asal Batam pelaku pencurian mobil operasional Universitas Islam Kalimtan (Uniska) Banjarmasin.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Banjarmasin, Kompol Afner Juwono Sik di Banjarmasin, Minggu mengatakan hasil pemeriksaan, pelaku diketahui bernama Alvonius Nico alias Nico (24) warga jalan Komplek Sagulung Mol Blok D No.5 Batu Aji, Batam, Kepulauan Riau.
Sedangkan di Banjarmasin, pelaku indekos dan baru tinggal sekitar 2,5 bulan di Jalan Gunung Sari Cempaka RT.13 No.32 Banjarmasin Tengah, bekerja sebagai tukang las.
Dijelaskan, Nico ditangkap pada Jumat (31/5) malam sekitar pukul 23.00 Wita di pinggir Jalan Pangeran Samudra saat menunggu seseorang yang ingin membeli mobil tersebut.
Bukan itu saja, Nico dalam melakukan aksinya tidak sendiri, dari hasil interogasi, dikatakan bahwa dirinya disuruh oleh temannya bernama Acep warga pendatang asal Palembang, yang sekarang sedang dalam pengejaran.
"Sementara ini, pelaku sudah kami periksa serta penahanan dan barang bukti satu unit mobil Inova warna putih DA-8702-AM sudah kita amankan di Polresta Banjarmasin," terangnya.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, pelaku dijerat dengan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pencurian, dengan ancaman hukuman 7 tahun pidana.
"Kami akan tindak tegas di lapangan ataupun di dalam penyidikan, segala bentuk kejahatan ataupun kriminal jalanan apabila tertangkap tangan, karena aksi tersebut sudah dianggap meresahkan masyarakat," terang pria lulusan Akpol angkatan 2000 itu.
Sementara itu Nico mengatakan, dirinya hanya disuruh oleh temannya yang baru dikenal sekitar dua minggu, namun dia tidak mengetahui keberadaan rekannya tersebut.
"Saya ke Banjarmasin tujuannya hanya untuk bekerja dan mencari jodoh. Namun saya berteman dengan orang yang salah, dan sayapun saat ditangkap bersikap kooperatif tidak melawan," terangnya sambil menyesali perbuatannya itu. 

Polisi Gelar Rekonstruksi Pembunuhan Gadis Cantik

Unit Kejahatan dan Kekerasan Satuan Reserse Kriminal Polresta Banjarmasin, Selasa 29/10, menggelar rekonstruksi atau reka ulang kasus pembunuhan mahasiswi kedokteran Universitas Lambung Mangkurat (Unlam).

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Banjarmasin, Kompol Afner Juwono di Banjarmasin, Selasa mengatakan, pelaksanaan reka ulung pembunuhan itu dilakukan sekitar pukul 10.00 wita dengan lokasi di rumah korban di Jalan Banjar Indah Permai Komplek Green Residen tempat pelaku menghabisi nyawa korbannya.

Dalam reka ulang tersebut, tersangka yang diketahui bernama Choirul Mualimin alias Oyong (25) warga Kelayan A Banjarmasin Selatan itu harus memperagakan bagaimana dirinya menghabisi nyawa korban.

Dikatakan, reka ulang yang dilakukan Oyong dijalani satu persatu mulai dari awal masuk ke rumah korban hingga melakukan pembunuhan terhadap korban karena spontanitas.

Selain itu juga, pelaksaan kegiatan tersebut dilakukan dengan 27 adegan reka ulang pembunuhan yang dilakukan Oyong terhadap korban yang diketahui bernama Lucky Daniar Enggarvani (20) warga Jalan Banjar Indah Permai Komplek Green Residen Banjarmasin Selatan.

"Reka ulang ini dilakukan untuk melengkapi berkas acara pemeriksaan dalam sebuah penyidikan, selain itu juga untuk memastikan kejadian yang sebenarnya bagaimana cara tersangka menghabisi nyawa korban," terangnya.

Terus dikatakan, reka ulang tersebut juga menghadirkan dua saksi yang diketahui bernama Faizal Rahman (20) dan Emel (20) yang mana kedua saksi itu turut berada di tempat kejadian dan yang pertama kali melihat korban tewas dengan bersimbah darah.

Kegiatan adegan reka ulang tersebut berjalan lancar tanpa ada gangguan apapun yang bisa menghambat jalannya kegiataan tersebut untuk melengkapi berkas pemeriksaan.

Kegiatan reka ulang itu, pihak Satuan Reserse Kriminal meminta back up pengamanan dari Satuan Sabhara Polresta Banjarmasin sebanyak satu regu untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan.

"Semua berjalan lancar sehingga reka ulang itu tidak ada hambatan apapun dan saat ini kita akan mempersiapan kelengkapan berkas guna pelipahan tahap 1 ke pihak kejaksaan," ucapnya kepada Antara.

Untuk diketahui, pembunuhan Lucky Daniar Enggarvani seorang mahasiswi Kedokteraan Unlam Banjarmasin yang dilakukan tersangka Oyong itu terjadi pada Kamis (4/10) sore, sekitar pukul 17.30 wita.

Namun, saksi yang juga teman korban itu baru menemukan korban sudah tewas bersimbah darah sekitar pukul 19.00 wita atau satu jam lebih setelah aksi pembunuhan tersebut dilakukan oleh pelaku.

Satpam Rampok BJB Tempatnya Bekerja, Gondol 200 juta

Ini seperti pepatah pagar makan tanaman. Seorang Satpam yang seharusnya menjaga, tetapi justeru merampok Bank Jawa Barat (BJB) Kota Banjarmasin yang berlokasi di jalan Ahmad Yani Km 3,5, tempat dia bekerja. 
 
Berdasarkan informasi di lapangan, Senin kejadian perampokan tersebut terjadi sekitar pukul 22.00 wita, Minggu (8/12) malam.

Dalam kejadian tersebut pelaku berhasil mengambil uang di brangkas sekitar Rp 200 juta dan satu unit sepeda motor honda beat.

Berdasarkan informasi tersebut pelaku juga sempat menyekap dan mengancam seorang pengawas di bank tersebut dengan menggunakan sangkur dan memborgol korbannya.

Sementara itu, korban penyekapan, Suherman yang juga pengawas di bank perwakilan bank di Jawa Barat itu mengatakan, dirinya diancam menggunakan pisau jenis sangkur, dan pelaku mengambil uang yang ada di brangkas sebanyak lebih kurang Rp 200 juta.

Dikatakan, pelaku berinisial SF warga jalan Pekapuran Raya Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

"Usai mengambil uang, SF kabur dengan menggunakan sepeda motor jenis honda beat warna putih milik draiver di bank BJB, dan tidak tau dia kabur kemana, karena saya di borgol," terangnya kepada Antara.

Kejadian perampokan yang dilakukan SF itu terjadi sekitar pukul 22.00 wita, Minggu (8/12) malam dan di tempat kejadian hanya dirinya yang disekap dan diborgol.

"Saya sebelumnya dijemput dari kost oleh SF karena kartu ATM nya tertelan, lalu saya ikut untuk mengambilkan di mesin ATM, setelah selesai saya pamit pulang dan langsung diancam dan disekap lalu dia mengambil uang di brangkas dan kabur," tuturnya dengan wajah shok.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Banjarmasin, Kompol Afner Juwono Sik di Banjarmasin, Senin membenarkan pelaku merupakan seorang Satuan Pengamanan di bank tersebut.

Sementara ini, polisi sudah melakukan pengejaran terhadap pelaku yang diketahui hanya satu orang saja, dan polisi juga sudah mengantongi identitas pelaku.

"Kita belum tahu motif dari perampokan ini yang jelas korban disekap dan diancam oleh pelaku, apabila nanti tertangkap akan kita tindak tegas di lapangan ataupun di penyidikan," tegasnya.

Diterangkan, pelaku berinisial SF dan dia berhasil menggasak uang dari brangkas yang ada di bank tersebut sebanyak lebih kurang Rp 200 juta dan satu unit sepeda motor honda beat.

Saat ini Polresta Banjarmasin sudah berkoordinasi dengan Polres-Polres di daerah Kalsel, agar mengamankan orang dicurigai menggunakan sepeda motor dengan ciri-ciri tersebut. (ANT)

Untuk lokasi kejadian dan brangkas sudah dilakukan pemasangan garis polisi, dan dilarang siapapun untuk melintas ke dalam area karena tempat kejadian masih dalam penyelidikan, demikian Afner.

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

UU NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA 
UU NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN  
UU NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN R.I.  NOMOR: 01/PM.2 / 2009 TANGGAL 04  MARET  2009   TTG  SBU. TH. 2010. 
SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI   NO. POL.: SKEP / 422 / IX / 2009 TGL.1 SEPTEMBER       2009 TTG STANDAR BIAYA KHUSUS DILINGKUNGAN    POLRI T.A 2010.
SURAT KABARESKRIM POLRI NO. POL. : B / 673 / VI     /2004/BARESKRIM TANGGAL 10 JUNI 2004 PERIHAL     RENCANA   NORMA   INDEK,   RENBUT   MATERIIL,    RENCANA    KINERJA    DAN   BAHAN    MASUKAN    JUKCAN KAPOLRI BIDANG RESKRIM TAHUN 2004.
NOTA DINAS KABARESKRIM POLRI
    NO. POL. :    B / ND-72 / I / 2009 / BARESKRIM TANGGAL 16 JANUARI 2009, PERIHAL PEMBERITAHUAN MEKANISME RINCIAN ANGGARAN BIAYA ( RAB ).


Polisi Ringkus Pengedar Uang Palsu

Satuan Reserse Kriminal Polresta Banjarmasin menangkap seorang pelaku yang diduga ingin mengedarkan uang palsu nominal Rp50.000. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Banjarmasin Kompol Afner Juwono, Jumat (1/11), mengatakan penangkapan ini sesuai informasi masyarakat yang ditindak lanjuti dengan penyelidikan.
Dari hasil penyelidikan itu, Unit Kejahatan dan Kekerasan Satuan Reserse Kriminal Polresta Banjarmasin, berhasil menangkap satu orang pelaku yang diketahui bernama Riduan alias Paus (41) warga Jalan Tatah Pemangkih Darat Kabupaten Banjar, Kalsel.
Saat dilakukan penangkapan pada Rabu (30/10) malam, sekitar pukul 22.00 WITA, di jalan Kelayan A Banjarmasin Selatan, polisi juga mengamankan barang bukti uang palsu sebanyak 99 lembar nominal Rp50.000 sehingga bernilai total Rp4.950.000.
Keterangan pelaku, uang palsu akan diserahkan kepada seseorang berinsial AN dan berjanji bertemu di Jalan Kelayan A, tempat pelaku ditangkap.
"Saya hanya disuruh teman dan diupah sebesar Rp150.000 namun saya juga tidak mengetahui bahwa yang saya antar itu uang palsu. Pada saat saya sampai di jalan Kelayan A itu, langsung ditangkap polisi," kata pria yang memiliki anak satu dan keseharian bekerja sebagai buruh kayu itu.
Riduan merupakan target operasi (TO) polisi namun dia terkenal licin, namun dengan kesigapan penyelidikan dan didukung informasi masyarakat, akhirnya dia berhasil ditangkap.
"Dia merupakan TO kita dan sudah lama dilakukan pengintaian. Sesuai keterangan pelaku, dia hanya mengantar uang tersebut untuk diserahkan kepada seseorang yang menunggu dan bertemu di Jalan Kelayan A," ujarnya.
Afner juga mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap peredaran uang palsu di wilayah Kota Banjarmasin apalagi menjelang Pemilu 2014.
Ia menambahkan, atas perbuatan itu dan berdasarkan penyidikan sementara polisi menjerat pelaku dengan Pasal 36 ayat 2 UU RI No.7/2011 tentang Mata Uang.
"Pasal itu menyebutkan bahwa menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahui rupiah palsu dan atau menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahui rupiah palsu maka diancam pidana 10 tahun dan denda Rp10 miliar," kata Afner

Jumat, 06 Desember 2013

KEUANGAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN 
  • 174/KMK.04/1993 1993 PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBYEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
  • 225/kmk.017/1993 1993 Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Dan Perusahaan Reasuransi
  • 228/KMK.017/1993 1993 KEPMENKEU : TATA CARA PERMOHONAN PENGESAHAN PENDIRIAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN DAN PENGESAHAN ATAS PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN
  • 651/KMK.04/1994 1994 Keputusan Menteri Keuangan : BIDANG PENANAMAN MODAL TERTENTU YANG MEMBERIKAN PENGHASILAN KEPADA DANA PENSIUN YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI OBJEK PAJAK PENGHASILAN
  • 297 /KMK.01/1997 JO. 545/KMK.01/1997 1997 PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INDUSTRI/INDUSTRI JASA
  • 40/KMK.017/1997 1997 KEPMENKEU : PEMERIKSAAN DANA PENSIUN
  • 545 /KMK.01/1997 1997 PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 297/KMK.01/1997 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INDUSTRI/INDUSTRI JASA
  • 92/KMK.05/1997 1997 PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DIBIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
  • 31/KM.1/1998 1998 PETUNJUK JABATAN DAN UNIT ORGANISASI DILINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK YANG MEMILIKAI CAP JABATAN
  • 462/KMK.04/1998 1998 Keputusan Menteri Keuangan : PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN TERTENTU
  • 502/KMK.01/1998 1998 PERUBAHAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA PRODUK TERTENTU
  • 523/KMK.04/1998 1998 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA : PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
  • 124/KMK.05/1999 1999 PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
  • 15/KMK.05/1999 1999 KEPMENKEU : PENGHAPUSAN SISA PITA CUKAI LAMA YANG SUDAH TIDAK TERPAKAI
  • 348/KMK.04/1999 1999 MACAM DAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
  • 570/KMK.01/1999 1999 PERUBAHAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA PRODUK TERTENTU
  • KEP-19/BC/1999 1999 PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU
  • 135/KMK.05/2000 2000 KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN, DALAM RANGKA PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN INDUSTRI/INDUSTRI JASA
  • 138/KMK.014/2000 2000 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 8 SAMPAI DENGAN 14 MEI 2000
  • 179/KMK.017/2000 2000 Syarat, Tata Cara Dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum
  • 569/KMK.04/2000 2000 JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
  • 570/KMK.04/2000 2000 Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia : Tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
  • 86/KMK.01/2000 2000 Kebijakan Umum Akutansi Keuangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional
  • KEP-37/BC/2000 2000 TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI/INDUSTRI JASA YANG MELAKUKAN PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 135/KMK.05/2000 TGL. 1 MEI 2000
  • KEP-545/PJ./2000 2000 Keputusan Dirjen Pajak : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
  • S-465/MK.03/2000 2000 surat menteri keuangan : Kriteria Mengenai Pengelolaan Dana Non Budgetair
  • SE SE-23/PN/2000 2000 Petunjuk Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan
  • 343/KMK.06/2001 2001 PENETAPAN JUMLAH DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS ALAM, PERTAMBANGAN UMUM SERTA PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2001
  • 344/KMK.06/2001 2001 PENYALURAN DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM
  • 401/KMK.01/2001 2001 DIVESTASI SAHAM NEGARA DALAM RANGKA PENYERTAAN MODAL SEMENTARA OLEH BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL
  • 45/KMK.017/2001 2001 Keputusan Menteri Keuangan : PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 296/KMK.017/2000 TENTANG INVESTASI DANA PENSIUN
  • KEP-03/BC/2001 2001 TATALAKSANA PEMBERIAN PENANGGUHAN DAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG KE KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
  • KEP-22/BC/2001 2001 KEMASAN PENJUALAN ECERAN HASIL TEMBAKAU
  • KEP-413/PJ./2001 2001 PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI (FISKAL LUAR NEGERI) TERHADAP MISI KESENIAN, MISI OLAHRAGA DAN MISI KEAGAMAAN SERTA MISI DAGANG ATAU PAMERAN
  • 138/KMK.03/2002 2002 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 520/KMK.04/2000 TENTANG JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN
  • 423 /KMK.06/2002 2002 JASA AKUNTAN PUBLIK
  • 509/KMK.06/2002 2002 Keputusan Menteri Keuangan : LAPORAN KEUANGAN DANA PENSIUN
  • 510/KMK.06/2002 2002 Keputusan Menteri Keuangan : PENDANAAN DAN SOLVABILITAS DANA PENSIUN PEMBERI KERJA
  • 511/KMK.06/2002 2002 Keputusan Menteri Keuangan : INVESTASI DANA PENSIUN
  • 557/KMK.04/2002 2002 TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
  • INS-01/BC/2002 2002 UPAYA PEMBERANTASAN PENYELUNDUPAN DAN PRAKTEK PERDAGANGAN ILLEGAL
  • INS-03/BC/2002 2002 PENANGANAN IMPORTASI BERAS, GULA DAN TEPUNG TERIGU
  • SE-144/A/2002 2002 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN : Petunjuk Teknis Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Inventaris Milik Negara di Lingkungan Departemen/Lembaga
  • 232/KMK.04/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA : PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA ASEAN INTEGRATION SYSTEM OF PREFERENCES (AISP) UNTUK NEGARA-NEGARA ANGGOTA BARU ASEAN (MYANMAR, VIETNAM, CAMBODIA)
  • 35 /KMK.07/2003 2003 PERENCANAAN, PELAKSANAAN/PENATAUSAHAAN, DAN PEMANTAUAN PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI PEMERINTAH KEPADA DAERAH
  • 355/KMK.03/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN : JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
  • 371/KMK.03/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/KMK.03/2001 TENTANG PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS
  • 381/KMK.01/2003 2003 PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU/KOMPONEN UNTUK PEMBUATAN PERALATAN DAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI OLEH INDUSTRI MANUFAKTUR TELEKOMUNIKASI
  • 39/KMK.03/2003 2003 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 570/KMK.04/2000 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
  • 545 /KMK.01/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN : PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG IMPOR
  • 546 /KMK.01/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN : PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT)
  • 547 /KMK.01/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN : PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
  • 580/KMK.04/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN : TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA
  • 584/KMK.04/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN : PEMASUKAN BARANG-BARANG DARI LUAR DAERAH PABEAN KE KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
  • 70/KMK.03/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN : PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
  • KEP- 151 /BC/2003 2003 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI : PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
  • SE-20/BC/2003 2003 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI : PENANGANAN IMPORTANSI PANGAN DALAM KEMASAN DAN PENANGANAN BARANG YANG STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) - NYA TELAH DIBERLAKUKAN SECARA WAJIB

PASAR MODAL


BURSA EFEK JAKARTA
  • KEP-01/BEJ/1992 1992 Kep.Dir.BEJ : PERATURAN BURSA EFEK JAKARTA
  • KEP-27/PM/2003 2003 KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL : LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM
  • KEP-27/PM/2003 2003 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM NOMOR KEP-27/PM/2003
  • KEP-27/PM/2003 2003 Lampiran-1 Keputusan Ketua BAPEPAM NOMOR KEP-27/PM/2003
  • KEP-27/PM/2003 2003 Lampiran-2 Keputusan Ketua BAPEPAM NOMOR KEP-27/PM/2003
  • Kep-01/BEJ/IV/1995 1995 PERUBAHAN PERATURAN NOMOR II TENTANG PERDAGANGAN EFEK DAN PERATURAN NOMOR III TENTANG KEANGGOTAAN BURSA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK JAKARTA NOMOR : KEP-05/BEJ/XII/1993 TANGGAL 28 DESEMBER 1993.
  • Kep- 43 /PM/1996 1996 LAM.KEP.KA.BAPEPAM : PERATURAN NOMOR IX.A.2 : TATA CARA PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
  • Kep- 51/PM/1996 1996 Lam.Kep.Ka.BAPEPAM : PERATURAN NOMOR IX.C.3 : PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
  • Kep-113/PM/1996 1996 LAM.KEP.KA.BAPEPAM : PERATURAN NOMOR IX.A.8 : PROSPEKTUS AWAL DAN INFO MEMO
  • Kep-019/BEJ/0897 1997 Kep.Dir.BEJ : TRANSAKSI MARJIN
  • Kep-040/BEJ/0898 1998 Kep.Dir.BEJ : Peraturan Perdagangan Efek Nomor: II-A.5 tentang Sanksi.
  • SE-001/BEJ/0698 1998 Surat Edaran Direksi PT. BEJ : Pengenaan Sanksi Atas Pelanggaran Kewajiban Anggota Bursa Efek
  • * 1999 kumpulan keputusan presiden tentang subjek kontrak berjangka
  • Kep- 45/PM/2000 2000 LAMP.KEP.KA.BAPEPAM : PERATURAN NOMOR IX.A.7 : TANGGUNG JAWAB MANAJER PENJATAHAN DALAM RANGKA PEMESANAN DAN PENJATAHAN EFEK DALAM PENAWARAN UMUM 
  • Kep-001/BEJ/012000 2000 Kep.Dir.BEJ : Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-G : Tentang Penggabungan Usaha Atau Peleburan Usaha
  • Kep-003/BEJ/012000 2000 Kep.Dir.BEJ : PERATURAN PERDAGANGAN EFEK NOMOR II-C.6 : TENTANG PENDAFTARAN SAHAM ATAU WARAN PERUSAHAAN TERCATAT DALAM PENITIPAN KOLEKTIF KSEI DALAM RANGKA PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA SECARA IMMOBILISASI
  • Kep-26/PM/2000 2000 Lam.Kep.Ka.BAPEPAM : PERATURAN NOMOR III.B.7 : DANA JAMINAN
  • Kep-315/BEJ/062000 2000 Kep.Dir.BEJ : Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A : Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa
  • Kep-316/BEJ/062000 2000 Kep.Dir.BEJ : Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-B : Tentang Persyaratan Dan Prosedur Pencatatan Saham Di Bursa
  • Kep-316/BEJ/062000 2000 Lampiran Keputusan Direksi PT. BEJ : PERATURAN PENCATATAN EFEK NOMOR I-B : TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENCATATAN SAHAM DI BURSA
  • Kep-321/BEJ/072000 2000 Kep. Dir.BEJ : Perubahan Ketentuan huruf A dan huruf B Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-A.2 tentang Pesanan Nasabah
  • Kep-326/BEJ/092000 2000 Kep. DIR.BEJ : Perubahan Ketentuan Huruf C.3 Peraturan Nomor III tentang Keanggotaan Bursa (Lampiran II Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-01/BEJ/IV/1995 Tanggal 25 April 1995)
  • Kep-331/BEJ/102000 2000 Perubahan/Penambahan Ketentuan Huruf C dan E Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-A.1 tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek di Bursa Efek Jakarta
  • Kep-42/PM/2000 2000 LAM.KEP.KA.BAPEPAM : PERATURAN NOMOR IX.C.1 : PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
  • Kep-43/PM/2000 2000 LAMP.KEP.KA.BAPEPAM : PERATURAN NOMOR IX.C.3 : PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
  • Kep-001/BEJ/012001 2001 Kep.Dir.BEJ : Penundaan Berlakunya Ketentuan Huruf E.3.a.xi sampai dengan huruf E.3.a.xvii. Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-B Tentang Persyaratan dan Prosedur Pencatatan Saham Di Bursa.
  • Kep-339/BEJ/07-2001 2001 Pencabutan ketentuan huruf C.2.e Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa
  • Kep-358/BEJ/12-2001 2001 Kep.Dir.BEJ : PENGHAPUSAN PASAR SEGERA DI BURSA EFEK JAKARTA
  • Kep- 15/PM/2002 2002 Lam.Kep.Ka.BAPEPAM : PERATURAN NOMOR IV.B.1 : PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
  • Kep- 20 /PM/2002 2002 LAM.Kep.Ka.BAPEPAM : PERATURAN NOMOR VIII.A.2: INDEPENDENSI AKUNTAN YANG MEMBERIKAN JASA AUDIT DI PASAR MODAL
  • Kep-16/PM/2002 2002 LAM.KEP.KA.BAPEPAM : PERATURAN NOMOR IV.B.2: PEDOMAN KONTRAK REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
  • KEP-17/PM/2002 2002 KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BERKALA
  • SE-006/BEJ/09-2002 2002 SE-DIREKSI-BEJ : Penggunaan Efek dan atau Dana pada Rekening Efek Nasabah
  • KEP- 02 /PM/2003 2003 KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH
BURSA EFEK SURABAYA
  • SK-008/HK/BES/III/2001 2001 Lampiran SK.DIR.BES : PERATURAN KEANGGOTAAN NOMOR III.A.4 : KEWAJIBAN ANGGOTA BURSA EFEK
  • SK-009/HK/BES/III/2001 2001 Lampiran SK.DIR.BES : PERATURAN KEANGGOTAAN NOMOR III.A.5 PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM BURSA
  • SK-009/HK/BES/III/2001 2001 Lampiran SK.DIR.BES : Lampiran III.A.5-1 Peraturan Nomor III.A.5 : Pemindahan Hak Atas Saham Bursa
  • SK- 010/HK/BES/III/2001 2001 Lampiran SK.DIR.BES : PERATURAN KEANGGOTAAN NOMOR III.A.6 : PELELANGAN SAHAM BURSA
  • SK- 010/HK/BES/III/2001 2001 Lampiran SK.DIR.BES : Lampiran III.A.6-1 Peraturan No. III.A.6 : Pelelangan Saham Bursa
  • SK-004/HK/BES/I/2002 2002 Lampiran SK.DIR.BES : LAMPIRAN II.D.4-1 PERATURAN PERDAGANGAN NOMOR II.D.4 : SPESIFIKASI KONTRAK BERJANGKA INDEKS EFEK LQ 45
  • SK-015/LGL/BES/IX/2002 2002 Lampiran SK.DIR.BES : PERATURAN PENCATATAN EFEK NOMOR I.A : KETENTUAN UMUM PENCATATAN EFEK
  • SK-016/LGL/BES/IX/2002 2002 Lampiran SK.DIR.BES. : PERATURAN PENCATATAN EFEK NOMOR I.A.1 : PERJANJIAN PENDAHULUAN PENCATATAN EFEK
  • SK-017/LGL/BES/IX/2002 2002 Lampiran SK.DIR.BES : PERATURAN PENCATATAN EFEK NOMOR I.A.2 : PENCATATAN AWAL EFEK
  • SK-018/LGL/BES/IX/2002 2002 Lampiran SK.DIR.BES. : PERATURAN PENCATATAN EFEK NOMOR I.A.3 : KEWAJIBAN PELAPORAN EMITEN
  • SK-019/LGL/BES/IX/2002 2002 Lampiran SK.DIR.BES. : PERATURAN PENCATATAN EFEK NOMOR I.A.4 : DENGAR PENDAPAT (HEARING)
  • SK-021/LGL/BES/IX/2002 2002 Lampiran SK.DIR.BES. : PERATURAN PENCATATAN EFEK NOMOR NOMOR I.A.6 : SANKSI
  • SK-022/LGL/BES/IX/2002 2002 Lampiran SK.Dir.BES. : PERATURAN PENCATATAN EFEK NOMOR I.A.7 : PEMBATALAN PENCATATAN EFEK (DELISTING)
  • SK-023/LGL/BES/IX/2002 2002 Lampiran SK.DIR.BES. : PERATURAN PENCATATAN EFEK NOMOR I.A.8 : PENCATATAN KEMBALI (RELISTING)
  • SK-024/LGL/BES/IX/2002 2002 Lampiran SK.DIR.BES. : LAMPIRAN I.B-1 PERATURAN NOMOR I.B : PENCATATAN SAHAM
  • SK-026/LGL/BES/IX/2002 2002 Lampiran SK.DIR.BES : PERATURAN PENCATATAN EFEK NOMOR I.F.1 : PENCATATAN EFEK BERSIFAT UTANG
  • SK-027/LGL/BES/IX/2002 2002 Lampiran SK.DIR.BES : PERATURAN PENCATATAN EFEK NOMOR I.I : PENCATATAN EFEK REKSA DANA
  • SK- 008/LGL/BES/III/2003 2003 Lampiran SK.DIR.BES : PERATURAN PERDAGANGAN NOMOR II.B.1.1 : TENTANG PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT EKUITAS TANPA WARKAT DI PASAR REGULER, PASAR SEGERA DAN PASAR TUNAI
  • SK-004/LGL/BES/III/2003 2003 Lampiran SK.DIR.BES : PERATURAN PERDAGANGAN NOMOR II.A.1: TENTANG KETENTUAN UMUM PERDAGANGAN EFEK
  • SK-005/LGL/BES/III/2003 2003 Lampiran SK.DIR.BES : PERATURAN PERDAGANGAN NOMOR II.A.2 : TENTANG PESANAN NASABAH
  • SK-006/LGL/BES/III/2003 2003 Lampiran SK.DIR.BES : PERATURAN PERDAGANGAN NOMOR II.B : TENTANG KETENTUAN PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT EKUITAS
  • SK-007/LGL/BES/III/2003 2003 Lampiran SK.DIR.BES : PERATURAN PERDAGANGAN NOMOR II.B.1 : TENTANG KETENTUAN PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT EKUITAS TANPA WARKAT
  • SK-012/HK/BES/III/2001 2001 Lampiran SK.DIR.BES : PERATURAN KEANGGOTAAN NOMOR III.A.8 : SANKSI
  • SK-011/HK/BES/III/2001 2001 Lampiran SK.DIR.BES : Lampiran III.A.7-1. Peraturan No. III.A. 7 : Pemeriksaan Anggota Bursa Efek
  • SK-011/HK/BES/III/2001 2001 Lampiran SK.DIR.BES : PERATURAN KEANGGOTAAN NOMOR III.A.7 : PEMERIKSAAN ANGGOTA BURSA EFEK
  • SK-009/LGL/BES/III/2003 2003 Lampiran SK.DIR.BES : PERATURAN PERDAGANGAN NOMOR II.B.1.2 : TENTANG PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT EKUITAS TANPA WARKAT DI PASAR NEGOSIASI



INDUSTRI DAN PERDAGANGAN


PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : 

  • 227/MPP/Kep/7/1997 1997 PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN DAN KOPERASI NOMOR 04/Kp/I/1980 TENTANG KETENTUAN GOLONGAN USAHA, UANG JAMINAN DAN BIAYA ADMINISTRASI PERUSAHAAN
  • 228/MPP/Kep/7/1997 1997 KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR
  • 229/MPP/Kep/7/1997 1997 KETENTUAN UMUM DI BIDANG IMPOR
  • 254/MPP/Kep/7/1997 1997 KRITERIA INDUSTRI KECIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 
  • 359/MPP/Kep/10/1997 1997 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PRODUKSI, IMPOR, PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
  • 360/MPP/Kep/10/1997 1997 TATA CARA PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
  • 361/MPP/Kep/10/1997 1997 PENUNJUKAN DISTRIBUTOR DAN SUB DISTRIBUTOR MINUMAN BERALKOHOL
  • 107/MPP/Kep/2/98 1998 Lampiran kepmenperindag 107/MPP/Kep/2/98
  • 110/MPP/Kep/1/1998 1998 LARANGAN MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON SERTA MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN BARANG BARU YANG MENGGUNAKAN BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (OZONE DEPLETING SUBSTANCES)
  • 23/MPP/Kep/1/1998 1998 LEMBAGA-LEMBAGA USAHA PERDAGANGAN
  • 410/MPP/Kep/9/1998 1998 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 110/MPP/Kep/1/1998 TENTANG LARANGAN MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON SERTA MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN BARANG BARU YANG MENGGUNAKAN BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (OZONE DEPLETING SUBSTANCES)
  • 525/MPP/KEP/XI/1998 1998 PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN
  • 558/MPP/Kep/12/1998 1998 KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR
  • 97/MPP/Kep/2/1998 1998 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 228/MPP/Kep/7/1997 TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR
  • 97/MPP/Kep/2/1998 1998 Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Pertambangan Nomor : 228/MPP/Kep/7/1997 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Expor
  • 06/MPP/Kep/1/1999 1999 PENETAPAN BESARNYA HARGA PATOKAN UNTUK PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH)
  • 26/MPP/Kep/1/1999 1999 PENDISTRIBUSIAN PUPUK UNTUK PETANI TANAMAN PANGAN DI DAERAH YANG SULIT DIJANGKAU
  • 274/MPP/Kep/6/99 1999 LARANGAN DAN PENGAWASAN IMPOR, DISTRIBUSI DAN PRODUKSI BARANG YANG TERCEMAR DIOXIN
  • 29/MPP/Kep/I/1999 1999 KETENTUAN EKSPOR KOPI
  • 29/MPP/Kep/I/1999 1999 LAMPIRAN-1
  • 29/MPP/Kep/I/1999 1999 LAMPIRAN-2
  • 29/MPP/Kep/I/1999 1999 LAMPIRAN-3
  • 364/MPP/Kep/8/1999 1999 TATA NIAGA IMPOR GULA
  • 551/MPP/Kep/10/1999 1999 BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
  • 556/MPP/Kep/10/1999 1999 ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
  • 580/MPP/Kep/10/1999 1999 PENGAWASAN IMPOR BARANG YANG TERCEMAR DIOXIN
  • 588/MPP//KEP/10/1999 1999 PENETAPAN TATA KERJA TIM NASIONAL DAN PEMBENTUKAN KELOMPOK PERUNDING UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL DALAM KERANGKA WTO
  • 589/MPP/Kep/10/1999 1999 PENETAPAN JENIS-JENIS INDUSTRI DALAM PEMBINAAN MASING-MASING DIREKTORAT JENDERAL DAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
  • 590/MPP/Kep/10/1999 1999 LAMPIRAN - Kepmenperindag
  • 590/MPP/Kep/10/1999 1999 KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI
  • 591/MPP/Kep/10/1999 1999 KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
  • 616/MPP/Kep/10/1999 1999 PENGAWASAN MUTU SECARA WAJIB SNI CRUMB RUBBER STANDARD INDONESIA RUBBER
  • 717/MPP/Kep/12/1999 1999 PENCABUTAN TATA NIAGA IMPOR GULA DAN BERAS
  • 158/MPP/Kep/5/2000 2000 PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIKA
  • 234/MPP/Kep/6/2000 2000 Penyelenggaraan Pendaftaran Lapoan Keuangan Tahunan Perusahaan
  • 234/MPP/Kep/6/2000 2000 Lampiran : Penyelenggaraan Pendaftaran Lapoan Keuangan Tahunan Perusahaan
  • 254/MPP/Kep/7/2000 2000 TATA NIAGA IMPOR DAN PEREDARAN BAHAN BERBAHAYA TERTENTU
  • 254/MPP/Kep/7/2000 2000 Lampiran
  • 346/KADI/Kep/10/2000 2000 Keputusan Ketua Komite Anti Dumping : PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KEPALA BIDANG DAN ANGGOTA DI LINGKUNGAN KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA
  • 427 /MPP/Kep/10/2000 2000 KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA
  • 4532/DJ-ILMEA/IX/2000 2000 Surat Edaran Dirjen ILMEA TENTANG KEWAJIBAN MELAKSANAKAN KETENTUAN SNI
  • 569/KMK.04/2000 2000 JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
  • 807/MPP/8/2000 2000 Surat Edaran Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang KEWAJIBAN MELAKSANAKAN KETENTUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
  • 153/MPP/Kep/5/2001 2001 PENERAPAN SECARA WAJIB SNI TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN (SNI 01.3751-2000/Rev.1995 DAN REVISINYA
  • 191/MPP/Kep/6/2001 2001 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 551/MPP/Kep/10/1999 TENTANG BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR
  • 217.a./MPP/Kep/7/2001 2001 KETENTUAN DAN TATA CARA PEROLEHAN FASILITAS PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ANGGOTA MISI DAGANG ATAU PAMERINTAH YANG MEWAKILI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KE LUAR NEGERI 
  • 289/MPP/Kep/10/2001 2001 KETENTUAN STANDAR PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
  • 289/MPP/Kep/10/2001 2001 Lampiran 
  • 298/DJPLN/X/2001 2001 SE.DIRJEN.PERDAGANGAN LN : PENGAJUAN PERMOHONAN KUOTA PERTUMBUHAN (KPt) TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) TAHUN 2002 TUJUAN : AMERIKA SERIKAT, ME, TURKI, KANADA
  • 301/MPP/Kep/10/2001 2001 PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN ANGGOTA DAN SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
  • 302/MPP/Kep/10/2001 2001 PENDAFTARAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT
  • 3401/BSN-I/HK.71/11/2001 2001 LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL tentang SISTEM STANDARDISASI NASIONAL
  • 350/MPP/Kep/12/2001 2001 PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
  • 78/MPP/Kep/3/2001 2001 Lampiran Kepmenperindag No.78/MPP/Kep/3/2001
  • 023/SK/DJ-ILMEA/XI/2002 2002 Kep.Dirjen.Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka : PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN KEMAMPUAN INDUSTRI REKONDISI KENDARAAN BERMOTOR PENGANGKUTAN BARANG BUKAN BARU
  • 03/DIRJEN-IKAH/SK/II/2002 2002 SK.DIRJEN.IKAH : PETUNJUK PELAKSANAAN PENERAPAN SNI TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN (SNI 01.3751-2000/Rev.1995 DAN REVISINYA)
  • 456/MPP/KEP/6/2002 2002 TATA NIAGA IMPOR GULA KASAR (RAW SUGAR)
  • 527/MPP/KEP/7/2002 2002 TATA KERJA TIM NASIONAL WTO DAN PEMBENTUKAN KELOMPOK PERUNDING UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL DALAM KERANGKA WTO
  • 528/MPP/Kep/7/2002 2002 KETENTUAN IMPOR CENGKEH
  • 59/MPP/Kep/I/2002 2002 PENUNJUKAN BALAI/LEMBAGA UJI SEBAGAI LABORATORIUM PENGUJI TEPUNG TERIGU
  • 594/MPP/Kep/VIII/2002 2002 KETENTUAN PERIZINAN USAHA JASA PENILAIAN
  • 598/MPP/Kep/8/2002 2002 Penetapan Volume Pasir Laut Yang Dapat di Ekspor Tahun 2002
  • 605/MPP/Kep/8/2002 2002 PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR, KOTA PALEMBANG, KOTA SURABAYA KOTA BANDUNG, KOTA SEMARANG, KOTA YOGYAKARTA DAN KOTA MEDAN
  • 634/MPP/Kep/9/2002 2002 KETENTUAN DAN TATA CARA PENGAWASAN BARANG DAN ATAU JASA YANG BEREDAR DI PASAR
  • 643/MPP/Kep/9/2002 2002 TATA NIAGA IMPOR GULA
  • 753/MPP/Kep/11/2002 2002 STANDARDISASI DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
  • 802/MPP/Kep/12/2002 2002 PUSAT PENYELESAIAN MASALAH USAHA (BUSINESS SOLUTION CENTER)
  • 024/SK/ILMEA/XI/2003 2003 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA : KETENTUAN INDUSTRI PERAKITAN DAN TINGKAT KETERURAIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN KOMPONEN UNTUK TUJUAN PERAKITAN
  • 04/DAGLU/KP/I/2003 2003 Kep.Dirjen. Perdagangan Luar Negeri : TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 32/MPP/KEP/1/2003 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN
  • 115/MPP/Kep/2/2003 2003 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NO. 52/MPP/KEP/1/2003 TENTANG PANITIA PENYELENGGARA PAMERAN PRODUKSI INDONESIA 2003
  • 117/MPP/Kep/2/2003 2003 PENGHENTIAN SEMENTARA EKSPOR PASIR LAUT
  • 118/MPP/KEP/2/2003 2003 PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 558/MPP/KEP/12/1998 TENTANG KETENTUAN UMUM DIBIDANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 31/MPP/Kep/1/2003
  • 135/MPP/Kep/3/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PENETAPAN ALOKASI KUOTA EKSPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) UNTUK DAERAH PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)
  • 208/MPP/II/2003 2003 Surat Edaran Menperindag : Edaran Tentang Pelaksanaan SK.Menperindag No.32/MPP/Kep/1/2003
  • 25/DAGLU/KP/XI/2003 2003 KEPUTUSAN DIR.JEN. PERDAGANGAN LUAR NEGERI : TIM PENYELESAIAN HAMBATAN EKSPOR PRODUK PERTANIAN (DESK PENGADUAN)
  • 276/MPP/Kep/4/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT)
  • 3/MPP/Kep/1/2003 2003 PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 802/MPP/Kep/12/2002 TENTANG PUSAT PENYELESAIAN MASALAH USAHA (BUSINESS SOLUTION CENTER)
  • 306/MPP/Kep/4/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 70/MPP/Kep/2/2003 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
  • 31/MPP/KEP/1/2003 2003 PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 558/MPP/KEP/12/1998 TENTANG KETENTUAN UMUM DIBIDANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 575/MPP/Kep/8/2002
  • 32/MPP/KEP/1/2003 2003 KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN
  • 389/MPP/Kep/5/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 276/MPP/Kep/4/2003 TENTANG VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT)
  • 40/DJPDN/Kep/XII/2003 2003 KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI : PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
  • 40/MPP/Kep/1/2003 2003 ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
  • 40/MPP/Kep/1/2003 2003 Lampiran
  • 411MPP/Kep/6/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 756/MPP/Kep/11/2002 TENTANG IMPOR MESIN DAN PERALATAN MESIN BUKAN BARU
  • 414/MPP/KEP/6/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PEMBERIAN KUASA UNTUK PENERBITAN PERSETUJUAN IMPOR BARANG TANPA API
  • 415/MPP/KEP/6/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PEMBERIAN KUASA PERMINTAAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
  • 417/MPP/Kep/6/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 230/MPP/Kep/7/1997 TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA
  • 418/MPP/Kep/6/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : KETENTUAN IMPOR NITRO CELLULOSE (NC)
  • 458/MPP/Kep/7/2003 2003 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan : KETENTUAN DAN TATA CARA IMPOR BUS KOTA DAN PERKOTAAN DALAM KEADAAN BUKAN BARU
  • 478/MPP/Kep/7/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 230/MPP/Kep/7/1997 TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 789/MPP/Kep/12/2002 DAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 254/MPP/Kep/7/2000 TENTANG TATA NIAGA IMPOR DAN PEREDARAN BAHAN BERBAHAYA TERTENTU
  • 479/MPP/Kep/7/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PENUNJUKAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR NITRO CELLULOSE (NC)
  • 480/MPP/Kep/7/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PENUNJUKAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR BUS KOTA DAN PERKOTAAN DALAM KEADAAN BUKAN BARU
  • 517/MPP/Kep/8/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : TUGAS DAN FUNGSI ATASE/KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DI LUAR NEGERI
  • 519/MPP/Kep/8/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 558/MPP/Kep/12/1998 TENT ANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 118/MPP/Kep/2/2003
  • 52/MPP/Kep/1/2003 2003 PANITIA PENYELENGGARA PAMERAN PRODUKSI INDONESIA 2003
  • 520/MPP/Kep/8/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : LARANGAN IMPOR LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
  • 522/MPP/Kep/8/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : TANDA TERA TAHUN 2004
  • 529/MPP/Kep/9/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN HARGA DAN ANTISIPASI PENGADAAN BARANG DALAM MENGHADAPI HARI RAYA KEAGAMAAN NASIONAL TAHUN 2003/2004
  • 545/MPP/Kep/9/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 135/MPP/Kep/3/2003 TENTANG PENETAPAN ALOKASI KUOTA EKSPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) UNTUK DAERAH PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)
  • 645.1/MPP/KEP/10/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : TIM INTEGRASI EKONOMI ASEAN
  • 646/MPP/Kep/10/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 276/MPP/Kep/4/2003 TENTANG VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 389/MPP/Kep/5/2003 
  • 647/MPP/Kep/10/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN
  • 662.1/MPP/Kep/10/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : TIM FREE TRADE ARRANGEMENT (FTA)
  • 662/MPP/Kep/10/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 418/MPP/KEP/6/2003 TENTANG KETENTUAN IMPOR NITRO CELLULOSE (NC)
  • 68/MPP/Kep/2/2003 2003 PERDAGANGAN KAYU ANTAR PULAU
  • 70/DAGLU/II/2003 2003 Surat Edarat Dirjen. Perdagangan Luar Negeri : Pengajuan Permohonan Kuota Fleksibitas (KF) Global Tahap I Untuk ETTPT-PMB dan ETTPT-PKK Tujuan : USA, ME dan Kanada Tahun Kuota : 2003
  • 70/MPP/Kep/2/2003 2003 PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
  • 705/MPP/Kep/11/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PERSYARATAN TEKNIS INDUSTRI AIR MINUM DALAM KEMASAN DAN PERDAGANGANNYA
  • 710/MPP/Kep/12/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 458/MPP/Kep/7/2003 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA IMPOR BUS KOTA DAN PERKOTAAN DALAM KEADAAN BUKAN BARU
  • 711/MPP/Kep/12/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA CANAI LANTAIAN DAN PRODUK BAJA
  • 756/MPP/Kep/12/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU
  • 757/MPP/Kep/12/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : LARANGAN SEMENTARA IMPOR HEWAN RUMINANSIA DAN PRODUK TURUNANNYA YANG BERASAL DARI AMERIKA SERIKAT
  • 84/MPP/Kep/2/2003 2003 KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
  • 843/DAGLU/X/2003 2003 SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI : UPAYA PENYESUAIAN TERHADAP KETENTUAN INTERIM FINAL RULES OF REGISTRATION ON FOOD FACILITIES DAN PRIOR NOTICE OF IMPORTED FOOD SHIPMENT DALAM "THE PUBLIC HEALTH SECURITY AND BIOTERRORISM PREPAREDNESS AND RESPONSE ACT OF 2002 (THE BIOTERRORISM ACT)"
  • 85/MPP/Kep/2/2003 2003 TATA CARA DAN PERYSARATAN PERMOHONAN PENYELIDIKAN ATAS PENGAMANAN INDUSTRI DALAM NEGERI DARI AKIBAT LONJAKAN IMPOR
  • 96/PDN/II/2003 2003 SURAT DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI : Pengawasan Pengangkutan Kayu Melalui Pelabuhan & Perdagangan Kayu Antar Pulau
  • 04/DAGLU/KP/II/2004 2004 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI : PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR 04/DAGLU/KP/I/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 32/MPP/KEP/1/2003 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN
  • 37/MPP/Kep/1/2004 2004 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERSEDIAAN DAN HARGA BERAS DALAM NEGERI
  • 60/MPP/KEP/2/2004 2004 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 711/MPP/KEP/12/2003 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA CANAI LANTAIAN DAN PRODUK BAJA
  • 61/MPP/Kep/2/2004 2004 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : TENTANG PERDAGANGAN GULA ANTAR PULAU
  • 62/MPP/Kep/2/2004 2004 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan : PEDOMAN CARA UJI KANDUNGAN KADAR NIKOTIN DAN TAR ROKOK
  • 67/MPP/Kep/2/2004 2004 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PENUNJUKAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR BERAS, BERAS BERKULIT COCOK UNTUK DISEMAI (BENIH), BERAS KET AN (PULUT), TEPUNG BERAS DAN TEPUNG LAINNYA
  • 444/MPP/Kep/6/2003 2003 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan : PENETAPAN HARGA PATOKAN UNTUK PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH)
  • 9/MPP/Kep/1/2004 2004 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : KETENTUAN IMPOR BERAS
  • 13/DAGLU/KP/V/2003 2003 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI : PETUNJUK PELAKSANAAN VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT)