UU NO 15 TH 2006 TTG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN pengganti UU NO 5 TH 1973 TTG BPK
UU NO 15 TH 2004 TTG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
UU NO 1 TH 2004 TTG PERBENDAHARAAN NEGARA
UU NO 17 TH 2003 TTG KEUANGAN NEGARA
UU NO 20 TH 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO 31 TH 1999 TTG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Kepres 54/2011
80/2003
61/2004
Perpres 32/2005
70/2005
8/2006
79/2006
85/2006
PERPRES NO 70 TH 2012 TTG PERUBAHAN ATAS PERPRES 54 TH 2010 TTG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PERPRES 70 TH 2012 BERBANDING PERPRES 54 TH 2010 DAN PERPRES 80 TH 2003
INPRES NO 1 TH 2013 TTG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TH 2013 DAN LAMPIRAN
SURAT BPKP :
797/K/1985 NORMA PEMERIKSAAN SATUAN PENGAWASAN INTERN BUMN/BUMD
S-100/1985 Prosedur Penyidikan atas temuan hasil pemeriksaan BPKP.
S-104/K/1985 Buku Saku Pemeriksaan Kas dan Penutupan Kas oleh Atasan Langsung.
S-12/K/1985 Kelancaran Penyerahan Kasus Kepada Kejaksaan Agung
S-20/K/1985 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional
S-282/K/1985 Keterangan Saksi Ahli
S-29/K/1985 Penentuan Jumlah Kerugian Negara
S-618/K/1985 Pelaksanaan Kerja Sama antara BPKP dengan Kejaksaan Agung.
S-78B/K/1985 Larangan Membebankan Biaya Pemeriksaan kepada Obyek-Obyek Yang Diperiksa.
SE-117/K/1985 NORMA PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN FUNGSIONAL PEMERINTAH
SE-747/K/1985 Surat Edaran mengenai Kerahasiaan Identitas Pelapor
Jumat, 20 September 2013
KORUPSI
03.23
No comments
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar