KEUANGAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN 

• 174/KMK.04/1993 1993 PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBYEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

• 225/kmk.017/1993 1993 Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Dan Perusahaan Reasuransi

• 228/KMK.017/1993 1993 KEPMENKEU : TATA CARA PERMOHONAN PENGESAHAN PENDIRIAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN DAN PENGESAHAN ATAS PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN

• 651/KMK.04/1994 1994 Keputusan Menteri Keuangan : BIDANG PENANAMAN MODAL TERTENTU YANG MEMBERIKAN PENGHASILAN KEPADA DANA PENSIUN YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI OBJEK PAJAK PENGHASILAN

• 297 /KMK.01/1997 JO. 545/KMK.01/1997 1997 PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INDUSTRI/INDUSTRI JASA

• 40/KMK.017/1997 1997 KEPMENKEU : PEMERIKSAAN DANA PENSIUN

• 545 /KMK.01/1997 1997 PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 297/KMK.01/1997 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INDUSTRI/INDUSTRI JASA

• 92/KMK.05/1997 1997 PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DIBIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

• 31/KM.1/1998 1998 PETUNJUK JABATAN DAN UNIT ORGANISASI DILINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK YANG MEMILIKAI CAP JABATAN

• 462/KMK.04/1998 1998 Keputusan Menteri Keuangan : PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN TERTENTU

• 502/KMK.01/1998 1998 PERUBAHAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA PRODUK TERTENTU

• 523/KMK.04/1998 1998 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA : PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

• 124/KMK.05/1999 1999 PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU

• 15/KMK.05/1999 1999 KEPMENKEU : PENGHAPUSAN SISA PITA CUKAI LAMA YANG SUDAH TIDAK TERPAKAI

• 348/KMK.04/1999 1999 MACAM DAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

• 570/KMK.01/1999 1999 PERUBAHAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA PRODUK TERTENTU

• KEP-19/BC/1999 1999 PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU

• 135/KMK.05/2000 2000 KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN, DALAM RANGKA PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN INDUSTRI/INDUSTRI JASA

• 138/KMK.014/2000 2000 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 8 SAMPAI DENGAN 14 MEI 2000

• 179/KMK.017/2000 2000 Syarat, Tata Cara Dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum

• 569/KMK.04/2000 2000 JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

• 570/KMK.04/2000 2000 Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia : Tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

• 86/KMK.01/2000 2000 Kebijakan Umum Akutansi Keuangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional

• KEP-37/BC/2000 2000 TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI/INDUSTRI JASA YANG MELAKUKAN PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 135/KMK.05/2000 TGL. 1 MEI 2000

• KEP-545/PJ./2000 2000 Keputusan Dirjen Pajak : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI

• S-465/MK.03/2000 2000 surat menteri keuangan : Kriteria Mengenai Pengelolaan Dana Non Budgetair

• SE SE-23/PN/2000 2000 Petunjuk Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan

• 343/KMK.06/2001 2001 PENETAPAN JUMLAH DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS ALAM, PERTAMBANGAN UMUM SERTA PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2001

• 344/KMK.06/2001 2001 PENYALURAN DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM

• 401/KMK.01/2001 2001 DIVESTASI SAHAM NEGARA DALAM RANGKA PENYERTAAN MODAL SEMENTARA OLEH BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL

• 45/KMK.017/2001 2001 Keputusan Menteri Keuangan : PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 296/KMK.017/2000 TENTANG INVESTASI DANA PENSIUN

• KEP-03/BC/2001 2001 TATALAKSANA PEMBERIAN PENANGGUHAN DAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG KE KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU

• KEP-22/BC/2001 2001 KEMASAN PENJUALAN ECERAN HASIL TEMBAKAU

• KEP-413/PJ./2001 2001 PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI (FISKAL LUAR NEGERI) TERHADAP MISI KESENIAN, MISI OLAHRAGA DAN MISI KEAGAMAAN SERTA MISI DAGANG ATAU PAMERAN

• 138/KMK.03/2002 2002 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 520/KMK.04/2000 TENTANG JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN

• 423 /KMK.06/2002 2002 JASA AKUNTAN PUBLIK

• 509/KMK.06/2002 2002 Keputusan Menteri Keuangan : LAPORAN KEUANGAN DANA PENSIUN

• 510/KMK.06/2002 2002 Keputusan Menteri Keuangan : PENDANAAN DAN SOLVABILITAS DANA PENSIUN PEMBERI KERJA

• 511/KMK.06/2002 2002 Keputusan Menteri Keuangan : INVESTASI DANA PENSIUN

• 557/KMK.04/2002 2002 TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR

• INS-01/BC/2002 2002 UPAYA PEMBERANTASAN PENYELUNDUPAN DAN PRAKTEK PERDAGANGAN ILLEGAL

• INS-03/BC/2002 2002 PENANGANAN IMPORTASI BERAS, GULA DAN TEPUNG TERIGU

• SE-144/A/2002 2002 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN : Petunjuk Teknis Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Inventaris Milik Negara di Lingkungan Departemen/Lembaga

• 232/KMK.04/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA : PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA ASEAN INTEGRATION SYSTEM OF PREFERENCES (AISP) UNTUK NEGARA-NEGARA ANGGOTA BARU ASEAN (MYANMAR, VIETNAM, CAMBODIA)

• 35 /KMK.07/2003 2003 PERENCANAAN, PELAKSANAAN/PENATAUSAHAAN, DAN PEMANTAUAN PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI PEMERINTAH KEPADA DAERAH

• 355/KMK.03/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN : JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

• 371/KMK.03/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/KMK.03/2001 TENTANG PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS

• 381/KMK.01/2003 2003 PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU/KOMPONEN UNTUK PEMBUATAN PERALATAN DAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI OLEH INDUSTRI MANUFAKTUR TELEKOMUNIKASI

• 39/KMK.03/2003 2003 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 570/KMK.04/2000 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

• 545 /KMK.01/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN : PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG IMPOR

• 546 /KMK.01/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN : PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT)

• 547 /KMK.01/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN : PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

• 580/KMK.04/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN : TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA

• 584/KMK.04/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN : PEMASUKAN BARANG-BARANG DARI LUAR DAERAH PABEAN KE KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM

• 70/KMK.03/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN : PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

• KEP- 151 /BC/2003 2003 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI : PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR

• SE-20/BC/2003 2003 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI : PENANGANAN IMPORTANSI PANGAN DALAM KEMASAN DAN PENANGANAN BARANG YANG STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) - NYA TELAH DIBERLAKUKAN SECARA WAJIB