INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : 

• 227/MPP/Kep/7/1997 1997 PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN DAN KOPERASI NOMOR 04/Kp/I/1980 TENTANG KETENTUAN GOLONGAN USAHA, UANG JAMINAN DAN BIAYA ADMINISTRASI PERUSAHAAN

• 228/MPP/Kep/7/1997 1997 KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR

• 229/MPP/Kep/7/1997 1997 KETENTUAN UMUM DI BIDANG IMPOR

• 254/MPP/Kep/7/1997 1997 KRITERIA INDUSTRI KECIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

• 359/MPP/Kep/10/1997 1997 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PRODUKSI, IMPOR, PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

• 360/MPP/Kep/10/1997 1997 TATA CARA PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL

• 361/MPP/Kep/10/1997 1997 PENUNJUKAN DISTRIBUTOR DAN SUB DISTRIBUTOR MINUMAN BERALKOHOL

• 107/MPP/Kep/2/98 1998 Lampiran kepmenperindag 107/MPP/Kep/2/98

• 110/MPP/Kep/1/1998 1998 LARANGAN MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON SERTA MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN BARANG BARU YANG MENGGUNAKAN BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (OZONE DEPLETING SUBSTANCES)

• 23/MPP/Kep/1/1998 1998 LEMBAGA-LEMBAGA USAHA PERDAGANGAN

• 410/MPP/Kep/9/1998 1998 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 110/MPP/Kep/1/1998 TENTANG LARANGAN MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON SERTA MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN BARANG BARU YANG MENGGUNAKAN BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (OZONE DEPLETING SUBSTANCES)

• 525/MPP/KEP/XI/1998 1998 PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN

• 558/MPP/Kep/12/1998 1998 KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR

• 97/MPP/Kep/2/1998 1998 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 228/MPP/Kep/7/1997 TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR

• 97/MPP/Kep/2/1998 1998 Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Pertambangan Nomor : 228/MPP/Kep/7/1997 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Expor

• 06/MPP/Kep/1/1999 1999 PENETAPAN BESARNYA HARGA PATOKAN UNTUK PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH)

• 26/MPP/Kep/1/1999 1999 PENDISTRIBUSIAN PUPUK UNTUK PETANI TANAMAN PANGAN DI DAERAH YANG SULIT DIJANGKAU

• 274/MPP/Kep/6/99 1999 LARANGAN DAN PENGAWASAN IMPOR, DISTRIBUSI DAN PRODUKSI BARANG YANG TERCEMAR DIOXIN

• 29/MPP/Kep/I/1999 1999 KETENTUAN EKSPOR KOPI

• 29/MPP/Kep/I/1999 1999 LAMPIRAN-1

• 29/MPP/Kep/I/1999 1999 LAMPIRAN-2

• 29/MPP/Kep/I/1999 1999 LAMPIRAN-3

• 364/MPP/Kep/8/1999 1999 TATA NIAGA IMPOR GULA

• 551/MPP/Kep/10/1999 1999 BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

• 556/MPP/Kep/10/1999 1999 ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

• 580/MPP/Kep/10/1999 1999 PENGAWASAN IMPOR BARANG YANG TERCEMAR DIOXIN

• 588/MPP//KEP/10/1999 1999 PENETAPAN TATA KERJA TIM NASIONAL DAN PEMBENTUKAN KELOMPOK PERUNDING UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL DALAM KERANGKA WTO

• 589/MPP/Kep/10/1999 1999 PENETAPAN JENIS-JENIS INDUSTRI DALAM PEMBINAAN MASING-MASING DIREKTORAT JENDERAL DAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

• 590/MPP/Kep/10/1999 1999 LAMPIRAN - Kepmenperindag

• 590/MPP/Kep/10/1999 1999 KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

• 591/MPP/Kep/10/1999 1999 KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

• 616/MPP/Kep/10/1999 1999 PENGAWASAN MUTU SECARA WAJIB SNI CRUMB RUBBER STANDARD INDONESIA RUBBER

• 717/MPP/Kep/12/1999 1999 PENCABUTAN TATA NIAGA IMPOR GULA DAN BERAS

• 158/MPP/Kep/5/2000 2000 PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIKA

• 234/MPP/Kep/6/2000 2000 Penyelenggaraan Pendaftaran Lapoan Keuangan Tahunan Perusahaan

• 234/MPP/Kep/6/2000 2000 Lampiran : Penyelenggaraan Pendaftaran Lapoan Keuangan Tahunan Perusahaan

• 254/MPP/Kep/7/2000 2000 TATA NIAGA IMPOR DAN PEREDARAN BAHAN BERBAHAYA TERTENTU

• 254/MPP/Kep/7/2000 2000 Lampiran

• 346/KADI/Kep/10/2000 2000 Keputusan Ketua Komite Anti Dumping : PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KEPALA BIDANG DAN ANGGOTA DI LINGKUNGAN KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA

• 427 /MPP/Kep/10/2000 2000 KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA

• 4532/DJ-ILMEA/IX/2000 2000 Surat Edaran Dirjen ILMEA TENTANG KEWAJIBAN MELAKSANAKAN KETENTUAN SNI

• 569/KMK.04/2000 2000 JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

• 807/MPP/8/2000 2000 Surat Edaran Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang KEWAJIBAN MELAKSANAKAN KETENTUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

• 153/MPP/Kep/5/2001 2001 PENERAPAN SECARA WAJIB SNI TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN (SNI 01.3751-2000/Rev.1995 DAN REVISINYA

• 191/MPP/Kep/6/2001 2001 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 551/MPP/Kep/10/1999 TENTANG BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR

• 217.a./MPP/Kep/7/2001 2001 KETENTUAN DAN TATA CARA PEROLEHAN FASILITAS PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ANGGOTA MISI DAGANG ATAU PAMERINTAH YANG MEWAKILI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KE LUAR NEGERI 

• 289/MPP/Kep/10/2001 2001 KETENTUAN STANDAR PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

• 289/MPP/Kep/10/2001 2001 Lampiran 

• 298/DJPLN/X/2001 2001 SE.DIRJEN.PERDAGANGAN LN : PENGAJUAN PERMOHONAN KUOTA PERTUMBUHAN (KPt) TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) TAHUN 2002 TUJUAN : AMERIKA SERIKAT, ME, TURKI, KANADA

• 301/MPP/Kep/10/2001 2001 PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN ANGGOTA DAN SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

• 302/MPP/Kep/10/2001 2001 PENDAFTARAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT

• 3401/BSN-I/HK.71/11/2001 2001 LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL tentang SISTEM STANDARDISASI NASIONAL

• 350/MPP/Kep/12/2001 2001 PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

• 78/MPP/Kep/3/2001 2001 Lampiran Kepmenperindag No.78/MPP/Kep/3/2001

• 023/SK/DJ-ILMEA/XI/2002 2002 Kep.Dirjen.Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka : PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN KEMAMPUAN INDUSTRI REKONDISI KENDARAAN BERMOTOR PENGANGKUTAN BARANG BUKAN BARU

• 03/DIRJEN-IKAH/SK/II/2002 2002 SK.DIRJEN.IKAH : PETUNJUK PELAKSANAAN PENERAPAN SNI TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN (SNI 01.3751-2000/Rev.1995 DAN REVISINYA)

• 456/MPP/KEP/6/2002 2002 TATA NIAGA IMPOR GULA KASAR (RAW SUGAR)

• 527/MPP/KEP/7/2002 2002 TATA KERJA TIM NASIONAL WTO DAN PEMBENTUKAN KELOMPOK PERUNDING UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL DALAM KERANGKA WTO

• 528/MPP/Kep/7/2002 2002 KETENTUAN IMPOR CENGKEH

• 59/MPP/Kep/I/2002 2002 PENUNJUKAN BALAI/LEMBAGA UJI SEBAGAI LABORATORIUM PENGUJI TEPUNG TERIGU

• 594/MPP/Kep/VIII/2002 2002 KETENTUAN PERIZINAN USAHA JASA PENILAIAN

• 598/MPP/Kep/8/2002 2002 Penetapan Volume Pasir Laut Yang Dapat di Ekspor Tahun 2002

• 605/MPP/Kep/8/2002 2002 PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR, KOTA PALEMBANG, KOTA SURABAYA KOTA BANDUNG, KOTA SEMARANG, KOTA YOGYAKARTA DAN KOTA MEDAN

• 634/MPP/Kep/9/2002 2002 KETENTUAN DAN TATA CARA PENGAWASAN BARANG DAN ATAU JASA YANG BEREDAR DI PASAR

• 643/MPP/Kep/9/2002 2002 TATA NIAGA IMPOR GULA

• 753/MPP/Kep/11/2002 2002 STANDARDISASI DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

• 802/MPP/Kep/12/2002 2002 PUSAT PENYELESAIAN MASALAH USAHA (BUSINESS SOLUTION CENTER)

• 024/SK/ILMEA/XI/2003 2003 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA : KETENTUAN INDUSTRI PERAKITAN DAN TINGKAT KETERURAIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN KOMPONEN UNTUK TUJUAN PERAKITAN

• 04/DAGLU/KP/I/2003 2003 Kep.Dirjen. Perdagangan Luar Negeri : TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 32/MPP/KEP/1/2003 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

• 115/MPP/Kep/2/2003 2003 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NO. 52/MPP/KEP/1/2003 TENTANG PANITIA PENYELENGGARA PAMERAN PRODUKSI INDONESIA 2003

• 117/MPP/Kep/2/2003 2003 PENGHENTIAN SEMENTARA EKSPOR PASIR LAUT

• 118/MPP/KEP/2/2003 2003 PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 558/MPP/KEP/12/1998 TENTANG KETENTUAN UMUM DIBIDANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 31/MPP/Kep/1/2003

• 135/MPP/Kep/3/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PENETAPAN ALOKASI KUOTA EKSPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) UNTUK DAERAH PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)

• 208/MPP/II/2003 2003 Surat Edaran Menperindag : Edaran Tentang Pelaksanaan SK.Menperindag No.32/MPP/Kep/1/2003

• 25/DAGLU/KP/XI/2003 2003 KEPUTUSAN DIR.JEN. PERDAGANGAN LUAR NEGERI : TIM PENYELESAIAN HAMBATAN EKSPOR PRODUK PERTANIAN (DESK PENGADUAN)

• 276/MPP/Kep/4/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT)

• 3/MPP/Kep/1/2003 2003 PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 802/MPP/Kep/12/2002 TENTANG PUSAT PENYELESAIAN MASALAH USAHA (BUSINESS SOLUTION CENTER)

• 306/MPP/Kep/4/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 70/MPP/Kep/2/2003 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

• 31/MPP/KEP/1/2003 2003 PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 558/MPP/KEP/12/1998 TENTANG KETENTUAN UMUM DIBIDANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 575/MPP/Kep/8/2002

• 32/MPP/KEP/1/2003 2003 KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

• 389/MPP/Kep/5/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 276/MPP/Kep/4/2003 TENTANG VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT)

• 40/DJPDN/Kep/XII/2003 2003 KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI : PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

• 40/MPP/Kep/1/2003 2003 ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

• 40/MPP/Kep/1/2003 2003 Lampiran

• 411MPP/Kep/6/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 756/MPP/Kep/11/2002 TENTANG IMPOR MESIN DAN PERALATAN MESIN BUKAN BARU

• 414/MPP/KEP/6/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PEMBERIAN KUASA UNTUK PENERBITAN PERSETUJUAN IMPOR BARANG TANPA API

• 415/MPP/KEP/6/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PEMBERIAN KUASA PERMINTAAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

• 417/MPP/Kep/6/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 230/MPP/Kep/7/1997 TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA

• 418/MPP/Kep/6/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : KETENTUAN IMPOR NITRO CELLULOSE (NC)

• 458/MPP/Kep/7/2003 2003 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan : KETENTUAN DAN TATA CARA IMPOR BUS KOTA DAN PERKOTAAN DALAM KEADAAN BUKAN BARU

• 478/MPP/Kep/7/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 230/MPP/Kep/7/1997 TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 789/MPP/Kep/12/2002 DAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 254/MPP/Kep/7/2000 TENTANG TATA NIAGA IMPOR DAN PEREDARAN BAHAN BERBAHAYA TERTENTU

• 479/MPP/Kep/7/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PENUNJUKAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR NITRO CELLULOSE (NC)

• 480/MPP/Kep/7/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PENUNJUKAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR BUS KOTA DAN PERKOTAAN DALAM KEADAAN BUKAN BARU

• 517/MPP/Kep/8/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : TUGAS DAN FUNGSI ATASE/KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DI LUAR NEGERI

• 519/MPP/Kep/8/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 558/MPP/Kep/12/1998 TENT ANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 118/MPP/Kep/2/2003

• 52/MPP/Kep/1/2003 2003 PANITIA PENYELENGGARA PAMERAN PRODUKSI INDONESIA 2003

• 520/MPP/Kep/8/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : LARANGAN IMPOR LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

• 522/MPP/Kep/8/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : TANDA TERA TAHUN 2004

• 529/MPP/Kep/9/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN HARGA DAN ANTISIPASI PENGADAAN BARANG DALAM MENGHADAPI HARI RAYA KEAGAMAAN NASIONAL TAHUN 2003/2004

• 545/MPP/Kep/9/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 135/MPP/Kep/3/2003 TENTANG PENETAPAN ALOKASI KUOTA EKSPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) UNTUK DAERAH PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)

• 645.1/MPP/KEP/10/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : TIM INTEGRASI EKONOMI ASEAN

• 646/MPP/Kep/10/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 276/MPP/Kep/4/2003 TENTANG VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 389/MPP/Kep/5/2003 

• 647/MPP/Kep/10/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

• 662.1/MPP/Kep/10/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : TIM FREE TRADE ARRANGEMENT (FTA)

• 662/MPP/Kep/10/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 418/MPP/KEP/6/2003 TENTANG KETENTUAN IMPOR NITRO CELLULOSE (NC)

• 68/MPP/Kep/2/2003 2003 PERDAGANGAN KAYU ANTAR PULAU

• 70/DAGLU/II/2003 2003 Surat Edarat Dirjen. Perdagangan Luar Negeri : Pengajuan Permohonan Kuota Fleksibitas (KF) Global Tahap I Untuk ETTPT-PMB dan ETTPT-PKK Tujuan : USA, ME dan Kanada Tahun Kuota : 2003

• 70/MPP/Kep/2/2003 2003 PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

• 705/MPP/Kep/11/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PERSYARATAN TEKNIS INDUSTRI AIR MINUM DALAM KEMASAN DAN PERDAGANGANNYA

• 710/MPP/Kep/12/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 458/MPP/Kep/7/2003 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA IMPOR BUS KOTA DAN PERKOTAAN DALAM KEADAAN BUKAN BARU

• 711/MPP/Kep/12/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA CANAI LANTAIAN DAN PRODUK BAJA

• 756/MPP/Kep/12/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU

• 757/MPP/Kep/12/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : LARANGAN SEMENTARA IMPOR HEWAN RUMINANSIA DAN PRODUK TURUNANNYA YANG BERASAL DARI AMERIKA SERIKAT

• 84/MPP/Kep/2/2003 2003 KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA

• 843/DAGLU/X/2003 2003 SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI : UPAYA PENYESUAIAN TERHADAP KETENTUAN INTERIM FINAL RULES OF REGISTRATION ON FOOD FACILITIES DAN PRIOR NOTICE OF IMPORTED FOOD SHIPMENT DALAM "THE PUBLIC HEALTH SECURITY AND BIOTERRORISM PREPAREDNESS AND RESPONSE ACT OF 2002 (THE BIOTERRORISM ACT)"

• 85/MPP/Kep/2/2003 2003 TATA CARA DAN PERYSARATAN PERMOHONAN PENYELIDIKAN ATAS PENGAMANAN INDUSTRI DALAM NEGERI DARI AKIBAT LONJAKAN IMPOR

• 96/PDN/II/2003 2003 SURAT DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI : Pengawasan Pengangkutan Kayu Melalui Pelabuhan & Perdagangan Kayu Antar Pulau

• 04/DAGLU/KP/II/2004 2004 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI : PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR 04/DAGLU/KP/I/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 32/MPP/KEP/1/2003 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

• 37/MPP/Kep/1/2004 2004 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERSEDIAAN DAN HARGA BERAS DALAM NEGERI

• 60/MPP/KEP/2/2004 2004 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 711/MPP/KEP/12/2003 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA CANAI LANTAIAN DAN PRODUK BAJA

• 61/MPP/Kep/2/2004 2004 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : TENTANG PERDAGANGAN GULA ANTAR PULAU

• 62/MPP/Kep/2/2004 2004 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan : PEDOMAN CARA UJI KANDUNGAN KADAR NIKOTIN DAN TAR ROKOK

• 67/MPP/Kep/2/2004 2004 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PENUNJUKAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR BERAS, BERAS BERKULIT COCOK UNTUK DISEMAI (BENIH), BERAS KET AN (PULUT), TEPUNG BERAS DAN TEPUNG LAINNYA

• 444/MPP/Kep/6/2003 2003 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan : PENETAPAN HARGA PATOKAN UNTUK PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH)

• 9/MPP/Kep/1/2004 2004 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : KETENTUAN IMPOR BERAS

• 13/DAGLU/KP/V/2003 2003 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI : PETUNJUK PELAKSANAAN VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT)