KEUANGAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN 

• 174/KMK.04/1993 1993 PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBYEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

• 225/kmk.017/1993 1993 Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Dan Perusahaan Reasuransi

• 228/KMK.017/1993 1993 KEPMENKEU : TATA CARA PERMOHONAN PENGESAHAN PENDIRIAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN DAN PENGESAHAN ATAS PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN

• 651/KMK.04/1994 1994 Keputusan Menteri Keuangan : BIDANG PENANAMAN MODAL TERTENTU YANG MEMBERIKAN PENGHASILAN KEPADA DANA PENSIUN YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI OBJEK PAJAK PENGHASILAN

• 297 /KMK.01/1997 JO. 545/KMK.01/1997 1997 PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INDUSTRI/INDUSTRI JASA

• 40/KMK.017/1997 1997 KEPMENKEU : PEMERIKSAAN DANA PENSIUN

• 545 /KMK.01/1997 1997 PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 297/KMK.01/1997 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INDUSTRI/INDUSTRI JASA

• 92/KMK.05/1997 1997 PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DIBIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

• 31/KM.1/1998 1998 PETUNJUK JABATAN DAN UNIT ORGANISASI DILINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK YANG MEMILIKAI CAP JABATAN

• 462/KMK.04/1998 1998 Keputusan Menteri Keuangan : PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN TERTENTU

• 502/KMK.01/1998 1998 PERUBAHAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA PRODUK TERTENTU

• 523/KMK.04/1998 1998 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA : PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

• 124/KMK.05/1999 1999 PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU

• 15/KMK.05/1999 1999 KEPMENKEU : PENGHAPUSAN SISA PITA CUKAI LAMA YANG SUDAH TIDAK TERPAKAI

• 348/KMK.04/1999 1999 MACAM DAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

• 570/KMK.01/1999 1999 PERUBAHAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA PRODUK TERTENTU

• KEP-19/BC/1999 1999 PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU

• 135/KMK.05/2000 2000 KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN, DALAM RANGKA PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN INDUSTRI/INDUSTRI JASA

• 138/KMK.014/2000 2000 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 8 SAMPAI DENGAN 14 MEI 2000

• 179/KMK.017/2000 2000 Syarat, Tata Cara Dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum

• 569/KMK.04/2000 2000 JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

• 570/KMK.04/2000 2000 Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia : Tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

• 86/KMK.01/2000 2000 Kebijakan Umum Akutansi Keuangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional

• KEP-37/BC/2000 2000 TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI/INDUSTRI JASA YANG MELAKUKAN PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 135/KMK.05/2000 TGL. 1 MEI 2000

• KEP-545/PJ./2000 2000 Keputusan Dirjen Pajak : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI

• S-465/MK.03/2000 2000 surat menteri keuangan : Kriteria Mengenai Pengelolaan Dana Non Budgetair

• SE SE-23/PN/2000 2000 Petunjuk Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan

• 343/KMK.06/2001 2001 PENETAPAN JUMLAH DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS ALAM, PERTAMBANGAN UMUM SERTA PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2001

• 344/KMK.06/2001 2001 PENYALURAN DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM

• 401/KMK.01/2001 2001 DIVESTASI SAHAM NEGARA DALAM RANGKA PENYERTAAN MODAL SEMENTARA OLEH BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL

• 45/KMK.017/2001 2001 Keputusan Menteri Keuangan : PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 296/KMK.017/2000 TENTANG INVESTASI DANA PENSIUN

• KEP-03/BC/2001 2001 TATALAKSANA PEMBERIAN PENANGGUHAN DAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG KE KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU

• KEP-22/BC/2001 2001 KEMASAN PENJUALAN ECERAN HASIL TEMBAKAU

• KEP-413/PJ./2001 2001 PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI (FISKAL LUAR NEGERI) TERHADAP MISI KESENIAN, MISI OLAHRAGA DAN MISI KEAGAMAAN SERTA MISI DAGANG ATAU PAMERAN

• 138/KMK.03/2002 2002 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 520/KMK.04/2000 TENTANG JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN

• 423 /KMK.06/2002 2002 JASA AKUNTAN PUBLIK

• 509/KMK.06/2002 2002 Keputusan Menteri Keuangan : LAPORAN KEUANGAN DANA PENSIUN

• 510/KMK.06/2002 2002 Keputusan Menteri Keuangan : PENDANAAN DAN SOLVABILITAS DANA PENSIUN PEMBERI KERJA

• 511/KMK.06/2002 2002 Keputusan Menteri Keuangan : INVESTASI DANA PENSIUN

• 557/KMK.04/2002 2002 TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR

• INS-01/BC/2002 2002 UPAYA PEMBERANTASAN PENYELUNDUPAN DAN PRAKTEK PERDAGANGAN ILLEGAL

• INS-03/BC/2002 2002 PENANGANAN IMPORTASI BERAS, GULA DAN TEPUNG TERIGU

• SE-144/A/2002 2002 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN : Petunjuk Teknis Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Inventaris Milik Negara di Lingkungan Departemen/Lembaga

• 232/KMK.04/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA : PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA ASEAN INTEGRATION SYSTEM OF PREFERENCES (AISP) UNTUK NEGARA-NEGARA ANGGOTA BARU ASEAN (MYANMAR, VIETNAM, CAMBODIA)

• 35 /KMK.07/2003 2003 PERENCANAAN, PELAKSANAAN/PENATAUSAHAAN, DAN PEMANTAUAN PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI PEMERINTAH KEPADA DAERAH

• 355/KMK.03/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN : JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

• 371/KMK.03/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/KMK.03/2001 TENTANG PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS

• 381/KMK.01/2003 2003 PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU/KOMPONEN UNTUK PEMBUATAN PERALATAN DAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI OLEH INDUSTRI MANUFAKTUR TELEKOMUNIKASI

• 39/KMK.03/2003 2003 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 570/KMK.04/2000 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

• 545 /KMK.01/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN : PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG IMPOR

• 546 /KMK.01/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN : PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT)

• 547 /KMK.01/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN : PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

• 580/KMK.04/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN : TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA

• 584/KMK.04/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN : PEMASUKAN BARANG-BARANG DARI LUAR DAERAH PABEAN KE KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM

• 70/KMK.03/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN : PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

• KEP- 151 /BC/2003 2003 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI : PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR

• SE-20/BC/2003 2003 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI : PENANGANAN IMPORTANSI PANGAN DALAM KEMASAN DAN PENANGANAN BARANG YANG STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) - NYA TELAH DIBERLAKUKAN SECARA WAJIB

Read More

PASAR MODAL

BURSA EFEK JAKARTA

• KEP-01/BEJ/1992 1992 Kep.Dir.BEJ : PERATURAN BURSA EFEK JAKARTA

• KEP-27/PM/2003 2003 KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL : LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

• KEP-27/PM/2003 2003 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM NOMOR KEP-27/PM/2003

• KEP-27/PM/2003 2003 Lampiran-1 Keputusan Ketua BAPEPAM NOMOR KEP-27/PM/2003

• KEP-27/PM/2003 2003 Lampiran-2 Keputusan Ketua BAPEPAM NOMOR KEP-27/PM/2003

• Kep-01/BEJ/IV/1995 1995 PERUBAHAN PERATURAN NOMOR II TENTANG PERDAGANGAN EFEK DAN PERATURAN NOMOR III TENTANG KEANGGOTAAN BURSA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK JAKARTA NOMOR : KEP-05/BEJ/XII/1993 TANGGAL 28 DESEMBER 1993.

• Kep- 43 /PM/1996 1996 LAM.KEP.KA.BAPEPAM : PERATURAN NOMOR IX.A.2 : TATA CARA PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

• Kep- 51/PM/1996 1996 Lam.Kep.Ka.BAPEPAM : PERATURAN NOMOR IX.C.3 : PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

• Kep-113/PM/1996 1996 LAM.KEP.KA.BAPEPAM : PERATURAN NOMOR IX.A.8 : PROSPEKTUS AWAL DAN INFO MEMO

• Kep-019/BEJ/0897 1997 Kep.Dir.BEJ : TRANSAKSI MARJIN

• Kep-040/BEJ/0898 1998 Kep.Dir.BEJ : Peraturan Perdagangan Efek Nomor: II-A.5 tentang Sanksi.

• SE-001/BEJ/0698 1998 Surat Edaran Direksi PT. BEJ : Pengenaan Sanksi Atas Pelanggaran Kewajiban Anggota Bursa Efek

• * 1999 kumpulan keputusan presiden tentang subjek kontrak berjangka

• Kep- 45/PM/2000 2000 LAMP.KEP.KA.BAPEPAM : PERATURAN NOMOR IX.A.7 : TANGGUNG JAWAB MANAJER PENJATAHAN DALAM RANGKA PEMESANAN DAN PENJATAHAN EFEK DALAM PENAWARAN UMUM 

• Kep-001/BEJ/012000 2000 Kep.Dir.BEJ : Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-G : Tentang Penggabungan Usaha Atau Peleburan Usaha

• Kep-003/BEJ/012000 2000 Kep.Dir.BEJ : PERATURAN PERDAGANGAN EFEK NOMOR II-C.6 : TENTANG PENDAFTARAN SAHAM ATAU WARAN PERUSAHAAN TERCATAT DALAM PENITIPAN KOLEKTIF KSEI DALAM RANGKA PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA SECARA IMMOBILISASI

• Kep-26/PM/2000 2000 Lam.Kep.Ka.BAPEPAM : PERATURAN NOMOR III.B.7 : DANA JAMINAN

• Kep-315/BEJ/062000 2000 Kep.Dir.BEJ : Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A : Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa

• Kep-316/BEJ/062000 2000 Kep.Dir.BEJ : Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-B : Tentang Persyaratan Dan Prosedur Pencatatan Saham Di Bursa

• Kep-316/BEJ/062000 2000 Lampiran Keputusan Direksi PT. BEJ : PERATURAN PENCATATAN EFEK NOMOR I-B : TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENCATATAN SAHAM DI BURSA

• Kep-321/BEJ/072000 2000 Kep. Dir.BEJ : Perubahan Ketentuan huruf A dan huruf B Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-A.2 tentang Pesanan Nasabah

• Kep-326/BEJ/092000 2000 Kep. DIR.BEJ : Perubahan Ketentuan Huruf C.3 Peraturan Nomor III tentang Keanggotaan Bursa (Lampiran II Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-01/BEJ/IV/1995 Tanggal 25 April 1995)

• Kep-331/BEJ/102000 2000 Perubahan/Penambahan Ketentuan Huruf C dan E Peraturan Perdagangan Efek Nomor II-A.1 tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek di Bursa Efek Jakarta

• Kep-42/PM/2000 2000 LAM.KEP.KA.BAPEPAM : PERATURAN NOMOR IX.C.1 : PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

• Kep-43/PM/2000 2000 LAMP.KEP.KA.BAPEPAM : PERATURAN NOMOR IX.C.3 : PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

• Kep-001/BEJ/012001 2001 Kep.Dir.BEJ : Penundaan Berlakunya Ketentuan Huruf E.3.a.xi sampai dengan huruf E.3.a.xvii. Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-B Tentang Persyaratan dan Prosedur Pencatatan Saham Di Bursa.

• Kep-339/BEJ/07-2001 2001 Pencabutan ketentuan huruf C.2.e Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa

• Kep-358/BEJ/12-2001 2001 Kep.Dir.BEJ : PENGHAPUSAN PASAR SEGERA DI BURSA EFEK JAKARTA

• Kep- 15/PM/2002 2002 Lam.Kep.Ka.BAPEPAM : PERATURAN NOMOR IV.B.1 : PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

• Kep- 20 /PM/2002 2002 LAM.Kep.Ka.BAPEPAM : PERATURAN NOMOR VIII.A.2: INDEPENDENSI AKUNTAN YANG MEMBERIKAN JASA AUDIT DI PASAR MODAL

• Kep-16/PM/2002 2002 LAM.KEP.KA.BAPEPAM : PERATURAN NOMOR IV.B.2: PEDOMAN KONTRAK REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

• KEP-17/PM/2002 2002 KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BERKALA

• SE-006/BEJ/09-2002 2002 SE-DIREKSI-BEJ : Penggunaan Efek dan atau Dana pada Rekening Efek Nasabah

• KEP- 02 /PM/2003 2003 KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH

BURSA EFEK SURABAYA

• SK-008/HK/BES/III/2001 2001 Lampiran SK.DIR.BES : PERATURAN KEANGGOTAAN NOMOR III.A.4 : KEWAJIBAN ANGGOTA BURSA EFEK

• SK-009/HK/BES/III/2001 2001 Lampiran SK.DIR.BES : PERATURAN KEANGGOTAAN NOMOR III.A.5 PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM BURSA

• SK-009/HK/BES/III/2001 2001 Lampiran SK.DIR.BES : Lampiran III.A.5-1 Peraturan Nomor III.A.5 : Pemindahan Hak Atas Saham Bursa

• SK- 010/HK/BES/III/2001 2001 Lampiran SK.DIR.BES : PERATURAN KEANGGOTAAN NOMOR III.A.6 : PELELANGAN SAHAM BURSA

• SK- 010/HK/BES/III/2001 2001 Lampiran SK.DIR.BES : Lampiran III.A.6-1 Peraturan No. III.A.6 : Pelelangan Saham Bursa

• SK-004/HK/BES/I/2002 2002 Lampiran SK.DIR.BES : LAMPIRAN II.D.4-1 PERATURAN PERDAGANGAN NOMOR II.D.4 : SPESIFIKASI KONTRAK BERJANGKA INDEKS EFEK LQ 45

• SK-015/LGL/BES/IX/2002 2002 Lampiran SK.DIR.BES : PERATURAN PENCATATAN EFEK NOMOR I.A : KETENTUAN UMUM PENCATATAN EFEK

• SK-016/LGL/BES/IX/2002 2002 Lampiran SK.DIR.BES. : PERATURAN PENCATATAN EFEK NOMOR I.A.1 : PERJANJIAN PENDAHULUAN PENCATATAN EFEK

• SK-017/LGL/BES/IX/2002 2002 Lampiran SK.DIR.BES : PERATURAN PENCATATAN EFEK NOMOR I.A.2 : PENCATATAN AWAL EFEK

• SK-018/LGL/BES/IX/2002 2002 Lampiran SK.DIR.BES. : PERATURAN PENCATATAN EFEK NOMOR I.A.3 : KEWAJIBAN PELAPORAN EMITEN

• SK-019/LGL/BES/IX/2002 2002 Lampiran SK.DIR.BES. : PERATURAN PENCATATAN EFEK NOMOR I.A.4 : DENGAR PENDAPAT (HEARING)

• SK-021/LGL/BES/IX/2002 2002 Lampiran SK.DIR.BES. : PERATURAN PENCATATAN EFEK NOMOR NOMOR I.A.6 : SANKSI

• SK-022/LGL/BES/IX/2002 2002 Lampiran SK.Dir.BES. : PERATURAN PENCATATAN EFEK NOMOR I.A.7 : PEMBATALAN PENCATATAN EFEK (DELISTING)

• SK-023/LGL/BES/IX/2002 2002 Lampiran SK.DIR.BES. : PERATURAN PENCATATAN EFEK NOMOR I.A.8 : PENCATATAN KEMBALI (RELISTING)

• SK-024/LGL/BES/IX/2002 2002 Lampiran SK.DIR.BES. : LAMPIRAN I.B-1 PERATURAN NOMOR I.B : PENCATATAN SAHAM

• SK-026/LGL/BES/IX/2002 2002 Lampiran SK.DIR.BES : PERATURAN PENCATATAN EFEK NOMOR I.F.1 : PENCATATAN EFEK BERSIFAT UTANG

• SK-027/LGL/BES/IX/2002 2002 Lampiran SK.DIR.BES : PERATURAN PENCATATAN EFEK NOMOR I.I : PENCATATAN EFEK REKSA DANA

• SK- 008/LGL/BES/III/2003 2003 Lampiran SK.DIR.BES : PERATURAN PERDAGANGAN NOMOR II.B.1.1 : TENTANG PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT EKUITAS TANPA WARKAT DI PASAR REGULER, PASAR SEGERA DAN PASAR TUNAI

• SK-004/LGL/BES/III/2003 2003 Lampiran SK.DIR.BES : PERATURAN PERDAGANGAN NOMOR II.A.1: TENTANG KETENTUAN UMUM PERDAGANGAN EFEK

• SK-005/LGL/BES/III/2003 2003 Lampiran SK.DIR.BES : PERATURAN PERDAGANGAN NOMOR II.A.2 : TENTANG PESANAN NASABAH

• SK-006/LGL/BES/III/2003 2003 Lampiran SK.DIR.BES : PERATURAN PERDAGANGAN NOMOR II.B : TENTANG KETENTUAN PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

• SK-007/LGL/BES/III/2003 2003 Lampiran SK.DIR.BES : PERATURAN PERDAGANGAN NOMOR II.B.1 : TENTANG KETENTUAN PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT EKUITAS TANPA WARKAT

• SK-012/HK/BES/III/2001 2001 Lampiran SK.DIR.BES : PERATURAN KEANGGOTAAN NOMOR III.A.8 : SANKSI

• SK-011/HK/BES/III/2001 2001 Lampiran SK.DIR.BES : Lampiran III.A.7-1. Peraturan No. III.A. 7 : Pemeriksaan Anggota Bursa Efek

• SK-011/HK/BES/III/2001 2001 Lampiran SK.DIR.BES : PERATURAN KEANGGOTAAN NOMOR III.A.7 : PEMERIKSAAN ANGGOTA BURSA EFEK

• SK-009/LGL/BES/III/2003 2003 Lampiran SK.DIR.BES : PERATURAN PERDAGANGAN NOMOR II.B.1.2 : TENTANG PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT EKUITAS TANPA WARKAT DI PASAR NEGOSIASI

Read More

INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : 

• 227/MPP/Kep/7/1997 1997 PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN DAN KOPERASI NOMOR 04/Kp/I/1980 TENTANG KETENTUAN GOLONGAN USAHA, UANG JAMINAN DAN BIAYA ADMINISTRASI PERUSAHAAN

• 228/MPP/Kep/7/1997 1997 KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR

• 229/MPP/Kep/7/1997 1997 KETENTUAN UMUM DI BIDANG IMPOR

• 254/MPP/Kep/7/1997 1997 KRITERIA INDUSTRI KECIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

• 359/MPP/Kep/10/1997 1997 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PRODUKSI, IMPOR, PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

• 360/MPP/Kep/10/1997 1997 TATA CARA PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL

• 361/MPP/Kep/10/1997 1997 PENUNJUKAN DISTRIBUTOR DAN SUB DISTRIBUTOR MINUMAN BERALKOHOL

• 107/MPP/Kep/2/98 1998 Lampiran kepmenperindag 107/MPP/Kep/2/98

• 110/MPP/Kep/1/1998 1998 LARANGAN MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON SERTA MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN BARANG BARU YANG MENGGUNAKAN BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (OZONE DEPLETING SUBSTANCES)

• 23/MPP/Kep/1/1998 1998 LEMBAGA-LEMBAGA USAHA PERDAGANGAN

• 410/MPP/Kep/9/1998 1998 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 110/MPP/Kep/1/1998 TENTANG LARANGAN MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON SERTA MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN BARANG BARU YANG MENGGUNAKAN BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (OZONE DEPLETING SUBSTANCES)

• 525/MPP/KEP/XI/1998 1998 PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN

• 558/MPP/Kep/12/1998 1998 KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR

• 97/MPP/Kep/2/1998 1998 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 228/MPP/Kep/7/1997 TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR

• 97/MPP/Kep/2/1998 1998 Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Pertambangan Nomor : 228/MPP/Kep/7/1997 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Expor

• 06/MPP/Kep/1/1999 1999 PENETAPAN BESARNYA HARGA PATOKAN UNTUK PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH)

• 26/MPP/Kep/1/1999 1999 PENDISTRIBUSIAN PUPUK UNTUK PETANI TANAMAN PANGAN DI DAERAH YANG SULIT DIJANGKAU

• 274/MPP/Kep/6/99 1999 LARANGAN DAN PENGAWASAN IMPOR, DISTRIBUSI DAN PRODUKSI BARANG YANG TERCEMAR DIOXIN

• 29/MPP/Kep/I/1999 1999 KETENTUAN EKSPOR KOPI

• 29/MPP/Kep/I/1999 1999 LAMPIRAN-1

• 29/MPP/Kep/I/1999 1999 LAMPIRAN-2

• 29/MPP/Kep/I/1999 1999 LAMPIRAN-3

• 364/MPP/Kep/8/1999 1999 TATA NIAGA IMPOR GULA

• 551/MPP/Kep/10/1999 1999 BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

• 556/MPP/Kep/10/1999 1999 ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

• 580/MPP/Kep/10/1999 1999 PENGAWASAN IMPOR BARANG YANG TERCEMAR DIOXIN

• 588/MPP//KEP/10/1999 1999 PENETAPAN TATA KERJA TIM NASIONAL DAN PEMBENTUKAN KELOMPOK PERUNDING UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL DALAM KERANGKA WTO

• 589/MPP/Kep/10/1999 1999 PENETAPAN JENIS-JENIS INDUSTRI DALAM PEMBINAAN MASING-MASING DIREKTORAT JENDERAL DAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

• 590/MPP/Kep/10/1999 1999 LAMPIRAN - Kepmenperindag

• 590/MPP/Kep/10/1999 1999 KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

• 591/MPP/Kep/10/1999 1999 KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

• 616/MPP/Kep/10/1999 1999 PENGAWASAN MUTU SECARA WAJIB SNI CRUMB RUBBER STANDARD INDONESIA RUBBER

• 717/MPP/Kep/12/1999 1999 PENCABUTAN TATA NIAGA IMPOR GULA DAN BERAS

• 158/MPP/Kep/5/2000 2000 PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIKA

• 234/MPP/Kep/6/2000 2000 Penyelenggaraan Pendaftaran Lapoan Keuangan Tahunan Perusahaan

• 234/MPP/Kep/6/2000 2000 Lampiran : Penyelenggaraan Pendaftaran Lapoan Keuangan Tahunan Perusahaan

• 254/MPP/Kep/7/2000 2000 TATA NIAGA IMPOR DAN PEREDARAN BAHAN BERBAHAYA TERTENTU

• 254/MPP/Kep/7/2000 2000 Lampiran

• 346/KADI/Kep/10/2000 2000 Keputusan Ketua Komite Anti Dumping : PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KEPALA BIDANG DAN ANGGOTA DI LINGKUNGAN KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA

• 427 /MPP/Kep/10/2000 2000 KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA

• 4532/DJ-ILMEA/IX/2000 2000 Surat Edaran Dirjen ILMEA TENTANG KEWAJIBAN MELAKSANAKAN KETENTUAN SNI

• 569/KMK.04/2000 2000 JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

• 807/MPP/8/2000 2000 Surat Edaran Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang KEWAJIBAN MELAKSANAKAN KETENTUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

• 153/MPP/Kep/5/2001 2001 PENERAPAN SECARA WAJIB SNI TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN (SNI 01.3751-2000/Rev.1995 DAN REVISINYA

• 191/MPP/Kep/6/2001 2001 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 551/MPP/Kep/10/1999 TENTANG BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR

• 217.a./MPP/Kep/7/2001 2001 KETENTUAN DAN TATA CARA PEROLEHAN FASILITAS PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ANGGOTA MISI DAGANG ATAU PAMERINTAH YANG MEWAKILI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KE LUAR NEGERI 

• 289/MPP/Kep/10/2001 2001 KETENTUAN STANDAR PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

• 289/MPP/Kep/10/2001 2001 Lampiran 

• 298/DJPLN/X/2001 2001 SE.DIRJEN.PERDAGANGAN LN : PENGAJUAN PERMOHONAN KUOTA PERTUMBUHAN (KPt) TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) TAHUN 2002 TUJUAN : AMERIKA SERIKAT, ME, TURKI, KANADA

• 301/MPP/Kep/10/2001 2001 PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN ANGGOTA DAN SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

• 302/MPP/Kep/10/2001 2001 PENDAFTARAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT

• 3401/BSN-I/HK.71/11/2001 2001 LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL tentang SISTEM STANDARDISASI NASIONAL

• 350/MPP/Kep/12/2001 2001 PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

• 78/MPP/Kep/3/2001 2001 Lampiran Kepmenperindag No.78/MPP/Kep/3/2001

• 023/SK/DJ-ILMEA/XI/2002 2002 Kep.Dirjen.Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka : PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN KEMAMPUAN INDUSTRI REKONDISI KENDARAAN BERMOTOR PENGANGKUTAN BARANG BUKAN BARU

• 03/DIRJEN-IKAH/SK/II/2002 2002 SK.DIRJEN.IKAH : PETUNJUK PELAKSANAAN PENERAPAN SNI TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN (SNI 01.3751-2000/Rev.1995 DAN REVISINYA)

• 456/MPP/KEP/6/2002 2002 TATA NIAGA IMPOR GULA KASAR (RAW SUGAR)

• 527/MPP/KEP/7/2002 2002 TATA KERJA TIM NASIONAL WTO DAN PEMBENTUKAN KELOMPOK PERUNDING UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL DALAM KERANGKA WTO

• 528/MPP/Kep/7/2002 2002 KETENTUAN IMPOR CENGKEH

• 59/MPP/Kep/I/2002 2002 PENUNJUKAN BALAI/LEMBAGA UJI SEBAGAI LABORATORIUM PENGUJI TEPUNG TERIGU

• 594/MPP/Kep/VIII/2002 2002 KETENTUAN PERIZINAN USAHA JASA PENILAIAN

• 598/MPP/Kep/8/2002 2002 Penetapan Volume Pasir Laut Yang Dapat di Ekspor Tahun 2002

• 605/MPP/Kep/8/2002 2002 PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR, KOTA PALEMBANG, KOTA SURABAYA KOTA BANDUNG, KOTA SEMARANG, KOTA YOGYAKARTA DAN KOTA MEDAN

• 634/MPP/Kep/9/2002 2002 KETENTUAN DAN TATA CARA PENGAWASAN BARANG DAN ATAU JASA YANG BEREDAR DI PASAR

• 643/MPP/Kep/9/2002 2002 TATA NIAGA IMPOR GULA

• 753/MPP/Kep/11/2002 2002 STANDARDISASI DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

• 802/MPP/Kep/12/2002 2002 PUSAT PENYELESAIAN MASALAH USAHA (BUSINESS SOLUTION CENTER)

• 024/SK/ILMEA/XI/2003 2003 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA : KETENTUAN INDUSTRI PERAKITAN DAN TINGKAT KETERURAIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN KOMPONEN UNTUK TUJUAN PERAKITAN

• 04/DAGLU/KP/I/2003 2003 Kep.Dirjen. Perdagangan Luar Negeri : TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 32/MPP/KEP/1/2003 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

• 115/MPP/Kep/2/2003 2003 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NO. 52/MPP/KEP/1/2003 TENTANG PANITIA PENYELENGGARA PAMERAN PRODUKSI INDONESIA 2003

• 117/MPP/Kep/2/2003 2003 PENGHENTIAN SEMENTARA EKSPOR PASIR LAUT

• 118/MPP/KEP/2/2003 2003 PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 558/MPP/KEP/12/1998 TENTANG KETENTUAN UMUM DIBIDANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 31/MPP/Kep/1/2003

• 135/MPP/Kep/3/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PENETAPAN ALOKASI KUOTA EKSPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) UNTUK DAERAH PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)

• 208/MPP/II/2003 2003 Surat Edaran Menperindag : Edaran Tentang Pelaksanaan SK.Menperindag No.32/MPP/Kep/1/2003

• 25/DAGLU/KP/XI/2003 2003 KEPUTUSAN DIR.JEN. PERDAGANGAN LUAR NEGERI : TIM PENYELESAIAN HAMBATAN EKSPOR PRODUK PERTANIAN (DESK PENGADUAN)

• 276/MPP/Kep/4/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT)

• 3/MPP/Kep/1/2003 2003 PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 802/MPP/Kep/12/2002 TENTANG PUSAT PENYELESAIAN MASALAH USAHA (BUSINESS SOLUTION CENTER)

• 306/MPP/Kep/4/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 70/MPP/Kep/2/2003 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

• 31/MPP/KEP/1/2003 2003 PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 558/MPP/KEP/12/1998 TENTANG KETENTUAN UMUM DIBIDANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 575/MPP/Kep/8/2002

• 32/MPP/KEP/1/2003 2003 KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

• 389/MPP/Kep/5/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 276/MPP/Kep/4/2003 TENTANG VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT)

• 40/DJPDN/Kep/XII/2003 2003 KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI : PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

• 40/MPP/Kep/1/2003 2003 ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

• 40/MPP/Kep/1/2003 2003 Lampiran

• 411MPP/Kep/6/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 756/MPP/Kep/11/2002 TENTANG IMPOR MESIN DAN PERALATAN MESIN BUKAN BARU

• 414/MPP/KEP/6/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PEMBERIAN KUASA UNTUK PENERBITAN PERSETUJUAN IMPOR BARANG TANPA API

• 415/MPP/KEP/6/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PEMBERIAN KUASA PERMINTAAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

• 417/MPP/Kep/6/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 230/MPP/Kep/7/1997 TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA

• 418/MPP/Kep/6/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : KETENTUAN IMPOR NITRO CELLULOSE (NC)

• 458/MPP/Kep/7/2003 2003 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan : KETENTUAN DAN TATA CARA IMPOR BUS KOTA DAN PERKOTAAN DALAM KEADAAN BUKAN BARU

• 478/MPP/Kep/7/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 230/MPP/Kep/7/1997 TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 789/MPP/Kep/12/2002 DAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 254/MPP/Kep/7/2000 TENTANG TATA NIAGA IMPOR DAN PEREDARAN BAHAN BERBAHAYA TERTENTU

• 479/MPP/Kep/7/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PENUNJUKAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR NITRO CELLULOSE (NC)

• 480/MPP/Kep/7/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PENUNJUKAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR BUS KOTA DAN PERKOTAAN DALAM KEADAAN BUKAN BARU

• 517/MPP/Kep/8/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : TUGAS DAN FUNGSI ATASE/KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DI LUAR NEGERI

• 519/MPP/Kep/8/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 558/MPP/Kep/12/1998 TENT ANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 118/MPP/Kep/2/2003

• 52/MPP/Kep/1/2003 2003 PANITIA PENYELENGGARA PAMERAN PRODUKSI INDONESIA 2003

• 520/MPP/Kep/8/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : LARANGAN IMPOR LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

• 522/MPP/Kep/8/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : TANDA TERA TAHUN 2004

• 529/MPP/Kep/9/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN HARGA DAN ANTISIPASI PENGADAAN BARANG DALAM MENGHADAPI HARI RAYA KEAGAMAAN NASIONAL TAHUN 2003/2004

• 545/MPP/Kep/9/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 135/MPP/Kep/3/2003 TENTANG PENETAPAN ALOKASI KUOTA EKSPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) UNTUK DAERAH PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)

• 645.1/MPP/KEP/10/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : TIM INTEGRASI EKONOMI ASEAN

• 646/MPP/Kep/10/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 276/MPP/Kep/4/2003 TENTANG VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 389/MPP/Kep/5/2003 

• 647/MPP/Kep/10/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

• 662.1/MPP/Kep/10/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : TIM FREE TRADE ARRANGEMENT (FTA)

• 662/MPP/Kep/10/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 418/MPP/KEP/6/2003 TENTANG KETENTUAN IMPOR NITRO CELLULOSE (NC)

• 68/MPP/Kep/2/2003 2003 PERDAGANGAN KAYU ANTAR PULAU

• 70/DAGLU/II/2003 2003 Surat Edarat Dirjen. Perdagangan Luar Negeri : Pengajuan Permohonan Kuota Fleksibitas (KF) Global Tahap I Untuk ETTPT-PMB dan ETTPT-PKK Tujuan : USA, ME dan Kanada Tahun Kuota : 2003

• 70/MPP/Kep/2/2003 2003 PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

• 705/MPP/Kep/11/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PERSYARATAN TEKNIS INDUSTRI AIR MINUM DALAM KEMASAN DAN PERDAGANGANNYA

• 710/MPP/Kep/12/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 458/MPP/Kep/7/2003 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA IMPOR BUS KOTA DAN PERKOTAAN DALAM KEADAAN BUKAN BARU

• 711/MPP/Kep/12/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA CANAI LANTAIAN DAN PRODUK BAJA

• 756/MPP/Kep/12/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU

• 757/MPP/Kep/12/2003 2003 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : LARANGAN SEMENTARA IMPOR HEWAN RUMINANSIA DAN PRODUK TURUNANNYA YANG BERASAL DARI AMERIKA SERIKAT

• 84/MPP/Kep/2/2003 2003 KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA

• 843/DAGLU/X/2003 2003 SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI : UPAYA PENYESUAIAN TERHADAP KETENTUAN INTERIM FINAL RULES OF REGISTRATION ON FOOD FACILITIES DAN PRIOR NOTICE OF IMPORTED FOOD SHIPMENT DALAM "THE PUBLIC HEALTH SECURITY AND BIOTERRORISM PREPAREDNESS AND RESPONSE ACT OF 2002 (THE BIOTERRORISM ACT)"

• 85/MPP/Kep/2/2003 2003 TATA CARA DAN PERYSARATAN PERMOHONAN PENYELIDIKAN ATAS PENGAMANAN INDUSTRI DALAM NEGERI DARI AKIBAT LONJAKAN IMPOR

• 96/PDN/II/2003 2003 SURAT DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI : Pengawasan Pengangkutan Kayu Melalui Pelabuhan & Perdagangan Kayu Antar Pulau

• 04/DAGLU/KP/II/2004 2004 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI : PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR 04/DAGLU/KP/I/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 32/MPP/KEP/1/2003 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

• 37/MPP/Kep/1/2004 2004 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERSEDIAAN DAN HARGA BERAS DALAM NEGERI

• 60/MPP/KEP/2/2004 2004 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 711/MPP/KEP/12/2003 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA CANAI LANTAIAN DAN PRODUK BAJA

• 61/MPP/Kep/2/2004 2004 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : TENTANG PERDAGANGAN GULA ANTAR PULAU

• 62/MPP/Kep/2/2004 2004 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan : PEDOMAN CARA UJI KANDUNGAN KADAR NIKOTIN DAN TAR ROKOK

• 67/MPP/Kep/2/2004 2004 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : PENUNJUKAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR BERAS, BERAS BERKULIT COCOK UNTUK DISEMAI (BENIH), BERAS KET AN (PULUT), TEPUNG BERAS DAN TEPUNG LAINNYA

• 444/MPP/Kep/6/2003 2003 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan : PENETAPAN HARGA PATOKAN UNTUK PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH)

• 9/MPP/Kep/1/2004 2004 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : KETENTUAN IMPOR BERAS

• 13/DAGLU/KP/V/2003 2003 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI : PETUNJUK PELAKSANAAN VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT)

Read More

Sistem Pendidikan Nasional

Pelaksanaan pendidikan nasional berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

.: Jalur Pendidikan
Jalur pendidikan terdiri atas:
1. pendidikan formal,
2. nonformal, dan
3. informal.

Jalur Pendidikan Formal
Jenjang pendidikan formal terdiri atas:
1. pendidikan dasar,
2. pendidikan menengah,
3. dan pendidikan tinggi.

Jenis pendidikan mencakup:
1. pendidikan umum,
2. kejuruan,
3. akademik,
4. profesi,
5. vokasi,
6. keagamaan, dan
7. khusus.

Pendidikan Dasar
Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.

Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar bagi setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Pendidikan dasar berbentuk:

1. Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat; serta
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.

Pendidikan menengah terdiri atas:
1. pendidikan menengah umum, dan
2. pendidikan menengah kejuruan.

Pendidikan menengah berbentuk:
1. Sekolah Menengah Atas (SMA),
2. Madrasah Aliyah (MA),
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan
4. Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Perguruan tinggi dapat berbentuk:
1. akademi,
2. politeknik,
3. sekolah tinggi,
4. institut, atau
5. universitas.

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.

Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Pendidikan nonformal meliputi:
1. pendidikan kecakapan hidup,
2. pendidikan anak usia dini,
3. pendidikan kepemudaan,
4. pendidikan pemberdayaan perempuan,
5. pendidikan keaksaraan,
6. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja,
7. pendidikan kesetaraan, serta
8. pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Satuan pendidikan nonformal terdiri atas:
1. lembaga kursus,
2. lembaga pelatihan,
3. kelompok belajar,
4. pusat kegiatan belajar masyarakat, dan
5. majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
Pendidikan Informal

Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

.: Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.

Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk:
1. Taman Kanak-kanak (TK),
2. Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk:
1. Kelompok Bermain (KB),
2. Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

.: Pendidikan Kedinasan

Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.

Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.

Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.

.: Pendidikan Keagamaan

Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan keagamaan berbentuk:
1. pendidikan diniyah,
2. pesantren,
3. pasraman,
4. pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

.: Pendidikan Jarak Jauh

Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.

Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

.: Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

**Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Read More

Retas Akun Facebook Polisi, Janji Loloskan jadi PNS Polda

Jamaluddin alias Jamal (26) harus menjalani hidupnya di balik jeruji besi. Pria yang berprofesi sebagai pedagang BBM eceran itu nekat menipu seorang wanita yang ingin masuk PNS Polda. Ia ditangkap Satreskrim Unit I Polresta Banjarmasin ketika hendak menerima uang tambahan satu juta. Ia diciduk di kawasan Pasar Lama, Banjarmasin Tengah, Selasa sekitar pukul 07.00 Wita.

Warga Jln Teluk Dalam, Komplek  Wildan Sari, Banjarmasin Barat, itu diciduk karena dilaporkan telah menipu Zakiah,  yang diiming-imingi masuk PNS di Polda Kalsel.

Modus penipuan yang dilakukan pelaku bermula dua bulan lalu dengan diretasnya sebuah akun facebook milik seorang anggota Polri yang bertugas di Balikpapan.

Anggota polisi tersebut lupa menutup akun facebooknya di sebuah  warnet di kawasan Rantau, Kabupaten Tapin. Dengan menggunakan akun facebook milik anggota polisi tersebut Jamal pun melancarkan aksinya.

Pelaku yang mengaku bekerja sebagai pelangsir solar di daerah Rantau ini kemudian melakukan chatting lewat facebook dengan Zakiah. Korban yang masuk dalam pertemanan facebook awalnya menanyakan apakah ada penerimaan PNS di lingkungan Polda.

Pelaku kemudian menjanjikan bisa meloloskan dan menguruskan korban untuk menjadi PNS di lingkungan Polda. Untuk meyakinkan pelaku mengalihkan komunikasi melalui SMS.

“Untuk memastikan saya menghubungi melalui SMS karena nomor handphone Zakiah ada di facebook,” kata Jamal. Untuk memuluskan proses penerimaan Jamal meminta uang. Korban yang percaya kemudian meyanggupi dan menyerahkan uang sebanyak Rp9 juta. “Waktu pertama mengasih Rp9 juta dekat kantor Polda,” ujar Jamal yang sudah dua bulan kenal dengan korban.

Namun, setelah menyerahkan uang korban merasa curiga karena pelaku tak juga memenuhi janjinya. Zakiah pun melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banjarmasin. Untuk menangkap Jamal petugas kemudian memancingnya dengan janjian memberikan uang tambahan Rp1 juta lagi.  

Tanpa curiga Jamal memenuhi permintaan petugas yang mengajaknya janjian bertemu di kawasan Pasar Lama.

Kapolresta Banjarmasin Kombes Suharyono, melalui Kasatreskrim Kompol Afner Juwono, membenarkan telah menangkap pelaku yang mengaku sebagai anggota Polri dari satuan Ditnarkoba Polda Kalsel.

“Korban percaya karena pelaku mengaku sebagai anggota Polri. Waktu korban menanyakan apakah bisa menguruskan masuk sebagai PNS di Polda, pelaku menjanjikan bisa dengan iming-iming uang pelicin Rp 9 juta. Pelaku dijerat pasal 378 KUHP dengan ancaman kurungan 4 tahun penjara,” ucap Afner.

Read More

Begini Modus Penipuan CPNS

Satuan Reserse Kriminal Polresta Banjarmasin menangkap seorang pelaku penipuan dengan modus bisa mengurus dan meloloskan tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang saat ini sedang ramai-ramainya. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Banjarmasin, Kompol Afner Juwono Sik mengatakan, pelaku ditangkap pada Selasa pagi sekitar pukul 07.00 wita di pasar lama Banjarmasin Tengah.

Untuk pelaku sendiri ditangkap karena adanya laporan korban bernama Zakiah yang merasa ditipu dengan bujuk rayu sehingga uangnya lenyap diambil pelaku. Sedang pelaku sendiri diketahui bernama Jamaluddin alias Jamal alias Udin (26) jalan Teluk Dalam Wildan Sari Gang 20 kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. “Korban dan pelaku pertama kali kenal melalui jaringan sosial facebook dan langsung tukaran nomor hape, pelaku sempat menawarkan bisa meluluskan korban dalam tes CPNS namun dengan memberikan sejumlah uang,” terang pria murah senyum itu.

Dikatakan, pelaku dalam perkenalan dengan korban itu mengaku seorang polisi yang bertugas sebagai di Satuan Reserse Narkoba sehingga korban merasa yakin dengan tipu muslihat si pelaku. Dengan maksud bisa menguruskan untuk masuk menjadi pegawai negeri sipil itu, lalu korban memberikan uang sebesar Rp 9 juta kepada pelaku yang meminta uang tersebut.

Setelah diberikan uang tersebut, pelaku tidak adalagi mengasih kabar, merasa curiga korban lalu melapor kepolisi, atas laporan itu pelaku berhasil ditangkap, dan diproses untuk menjalani hukuman atas perbuatannya. Atas perbuatannya itu, pelaku yang langsung ditetapkan sebagai tersangka itu saat ini sudah dilakukan penahanan di rumah tahan Polresta Banjarmasin.

Diterangkan, hasil penyidikan sementara polisi, tersangka Jamal dijerat dengan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ancaman maksimal 4 tahun penjara. “Kita akan terus melakukan tindak tegas terhadap para pelaku kejahatan jalan serta pelaku kriminalitas serta tindak pidana lain, karena saat ini masyarakat resah dengan segala aksi mereka,” ucapnya.

Read More

Pembunuh mahasiswi kedokteran tukang depan rumah korban

Polisi berhasil membekuk pembunuh Lucky Daniar (19) mahasiswi cantik yang menuntut ilmu di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Pelaku bernama Khairul bin Mulyono alias Oyong berusia 24 tahun yang merupakan tukang di dekat rumah korban.

“Pelaku bekerja sebagai tukang,” kata Kasat Reskrim Polres Banjarmasin Kompol Afner Juwono Jumat (4/10).

Menurut Yuwono, hasil visum dokter menunjukkan tidak ada tanda-tanda pelecehan atau pemerkosaan terhadap korban. Setelah ditusuk, korban lantas dibawa ke kamar.

Selama ini, korban tinggal sendirian di kediamannya Kompleks Green Residen Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Menurut informasi di lapangan, Kamis menyebutkan korban tewas di atas tempat tidur dengan belumuran darah dan ditemukan sekitar pukul 18.30 wita, Kamis (3/10) sore.

Korban ditemukan tewas oleh temannya sendiri bernama Amel dan Faisal bersama satuan pengamanan (Satpam) yang berada di kompleks tersebut.

Menurut cerita mereka berjanjian ingin melihat dan menjadi suporter bulutangkis di Banjarbaru, karena tidak ada kontak, Amel dan Faisal kemudian menyambangi ke rumah korban bersama Satpam komplek.

Betapa terkejutnya, teman korban Amel melihat korban sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah di atas tempat tidurnya dengan posisi tertelungkup.

Read More

Komplotan Ini Belajar Pembobolan ATM di Malaysia

Pembobolan beberapa anjungan tunai mandiri (ATM) di Banjarmasin bukan kali pertama dilakukan komplotan ini. M Rendy alias Rendy (29), Mardianto alias Anto (36), dan Lalu Sueb alias Sueb (43) sudah banyak melakukannya di daerah lain.

Polisi menemukan komplotan ini beraksi di Kota Seribu Sungai ini, Juni-Juli 2013 lalu, komplotan itu ‘menghilang’. Kabarnya, mereka bersembunyi sekaligus beraksi di kota lain.

Informasi yang diperoleh BPost (Tribunnews.com Network), mereka juga kerap memerdayai nasabah bank yang hendak mengambil uang di ATM di Lombok, Batam, Denpasar dan Palangkaraya. Modusnya, usai beraksi mereka berpindah daerah. Di tempat persembunyian itu, aksi terus dilakukan.

Saat dikonfirmasi, Kepala Satreskrim Polresta Banjarmasin Kompol Afner Juwono mengakui adanya informasi itu. “Ini masih pendalaman. Para tersangka ngakunya baru melakukan aksinya sebanyak tiga kali. Tetapi dari hasil sementara, mereka beraksi sejak 2010 bahkan melakukannya secara lintas pulau dan menasional,” kata dia, Minggu (27/10/2013).

Mengenai penangkapan ketiga tersangka di salah satu hotel di Banjarmasin itu, Afner menegaskan hal itu dilakukan berdasar hasil pengintaian. “Kami intai sudah lama, sejak ‘bulan puasa’. Itu hasil kerja keras tim kami. Aksi mereka terkoordinasi, sasarannya bilik ATM yang tidak dijaga atau berada di lokasi yang sepi,” katanya.

Selain itu, Afner menegaskan penyidik juga akan menelusuri dana yang diperoleh kelompok tersebut. Caranya dengan bekerja sama dengan pengelola bank yang kerap dijadikan korban, seperti Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Rencananya, Senin (28/10) ini, Polresta kembali melakukan ekspose kasus tersebut yang langsung dipimpin Kapolresta  Kombes Suharyono.

“Masyarakat harus berhati-hati jika melakukan transaksi di ATM. Kalau ada gangguan jangan panik dan tidak mudah percaya bila ada seseorang tidak dikenal menawarkan bantuan. Jangan sembarangan berikan nomor PIN,” tegasnya.

Dua dari tiga tersangka, yakni Rendy adalah warga Pekauman, Banjarmasin. Sementara Sueb dan Anto mengaku dari Pontianak, Kalbar.

Rendy mengaku berkenalan dengan Sueb di Jakarta. Karena saat itu tidak memiliki pekerjaan tetap, dia bersedia diajak Sueb bergabung ke kelompok pembobol ATM. “Ya, saya ikut karena tidak memiliki pekerjaan yang mapan,” ujar dia.

Sementara Sueb mengaku sudah lama meninggalkan kelompok itu. “Mereka yang mengajak. Saya ini sudah lama berhenti. Ingin tobat. Gara-gara mereka jadi begini,” kata Sueb yang mengaku memiliki teknik membobol ATM setelah diajari temannya di Malaysia.

Ketiganya terpaksa dilumpuhkan melalui cara ditembak di kaki karena melawan saat disergap di salah satu hotel di Banjarmasin. Penyergapan dilakukan setelah ketiganya melakukan aksi pembobolan di sejumlah ATM.

Sementara Syarifuddin dari perusahaan pengelola jasa mesin ATM Bank Mandiri, BRI dan Danamon mengatakan salah satu kelemahan yang dimanfaatkan kelompok itu untuk beraksi adalah masih nomor PIN yang hanya terdiri atas empat digit.

“Karenanya mudah diingat oleh pelaku. Kami hampir tiap hari menerima keluhan tentang aksi dengan cara yang sama dari klien. Selain melakukan penelusuran sendiri, kami juga bekerja sama dengan kepolisian dan pengelola bank,” tegas dia

Read More

Polresta Banjarmasin tangkap pelaku pembunuhan

Satuan Reserse Kriminal Polresta Banjarmasin menangkap seorang pelaku pembunuhan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) di Polsek Tapin Selatan,Kalimantan Selatan.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Banjarmasin Kompol Afner Juwono mengatakan, pelaku tersebut sudah masuk DPO selama kurun waktu tiga tahun dan selalu menghilang saat ingin ditangkap oleh pihak Polsek Tapin Selatan.

Berkat adanya gambar pelaku yang masuk DPO dan disebar ke polres-polres di wilayah Polda Kalsel, maka pada Rabu (23/10/2013) sekitar pukul 12.00 WITA pelaku pembunuhan tiga tahun lalu di wilayah Polsek Tapin Selatan itu akhirnya tertangkap di Banjarmasin.

Pelaku yang masuk DPO dan berhasil di tangkap saat berada di Pasar Lima Banjarmasin dan sedang duduk-duduk bersama temannya itu, diketahui bernama Abdul Hamid alias Amid (35) warga Desa Taluk Mesjid Kabupaten Tapin Kalsel.

Saat dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, pelaku sama sekali tidak melakukan perlawanan dan kooperatif, sehingga polisi bersikap baik dan tidak melakukan tindakan tegas di lapangan.

Saat ini pelaku sudah dibawa oleh pihak Polsek Tapin Selatan Tamberangan, guna menjalani proses hukum atas perbuatannya menghilangkan nyawa orang lain.

Menurut aturan hukumnya, pelaku Amid bisa dikenakan dan dijerat dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 20 tahun.

“Karena pelaku ini merupakan buronan dan DPO dari Polsek Tapin Selatan Tamberangan, maka secara aturan kami serahkan pelaku ke Polsek tersebut karena tempat kejadian perkaranya berada di sana bukan di Banjarmasin,” terangnya kepada Antara, Kamis (24/10/2013).

Sementara itu, pelaku Amid mengatakan, dirinya melakukan pembunuhan terhadap korban bernama Sugionoor (37) warga Desa Tatakan, Kabupaten Tapin karena yang bersangkutan telah berkelahi dengan adiknya dan dia ikut melawankan saudaranya itu.

“Saya melakukan pembunuhan itu karena korban Sugianoor telah berselingkuh dengan isteri adik saya dan saat itu korban juga tengah berkelahi dengan adik saya dan saya ikut membantu hingga tak sengaja akibat perkelahian itu korban meninggal dunia,” tuturnya saat di ruang Reskrim Polresta Banjarmasin.

Read More