INTERPOL

UU 1 TH 1979 TTG EKSTRADISI

UU 9 TH 1974       : RI - MALAYSIA

UU 10 TH 1976     : RI - PHILIPINA

UU 2 TH 1978       : RI THAILAND

UU 8 TH 1994       : RI - AUSTRALIA

UU 1 TH 2001       : RI - HONGKONG

UU 42 TH 2007     : RI - KOREA SELATAN

RI - SINGAPURA : PROSES RATIFIKASI

RI - CINA               : PROSES RATIFIKASI

RI - INDIA             : PROSES RATIFIKASI

RI - VIETNAM     : PROSES RATIFIKASI

RI - PNG                : PROSES RATIFIKASI


UU 1 TH 2006 TTG BHTB (MLA)

UU 1 TH 1999       : RI - AUSTRALIA

UU 3 TH 2006       : RI _ CHINA

UU 15 TH 2008     : ASEAN MLA TREATY

RI - HONGKONG : PROSES RATIFIKASI

RI - INDIA             : PROSES RATIFIKASI

RI - UEA                : PROSES RATIFIKASI

RI - VIETNAM     : PROSES RATIFIKASI

RI - BRASIL         : PROSES RATIFIKASI


UU 1 TH 2006 TTG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA

UU 7 TH 1997 TTG RATIFIKASI KONVENSI PSIKOTROPIKA 1988

UU 7 TH 2006 TTG RATIFIKASI UNCAC

UU 5 TH 2009 TTG RATIFIKASI UNCTOC

UU 14 TH 2009 TTG RATIFIKASI PROTOCOL TRAFFICKING IN PERSONS

UU 15 TH 2009 TTG RATIFIKASI PROTOCOL SMUGGLING OF MIGRANTS

Read More

KESEHATAN

UU NO 29 TH 2004 TTG PRAKTEK DOKTER

UU NO 36 TH 2009 TTG KESEHATAN

UU NO 44 TH 2009 TTG RUMAH SAKIT

PERPRES NO 12 TH 2013 TTG JAMINAN KESEHATAN

SURAT MENTERI KESEHATAN :722/MENKES/PER/IX/88 BAHAN TAMBAHAN MAKANAN
917/MENKES/PER/X/1993 PERMENKES : WAJIB DAFTAR OBAT JADI
386/Men.Kes/SK/IV/1994 PEDOMAN PERIKLANAN: OBAT BEBAS, OBAT TRADISIONAL, ALAT KESEHATAN, KOSMETIKA, PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA DAN MAKANAN-MINUMAN
386/Men.Kes/SK/IV/1994 Lampiran
Hk.00.062.03186 1994 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN : KRITERIA TERPERINCI, KELENGKAPAN PERMOHONAN DAN TATA LAKSANA PENDAFTARAN OBAT JADI
1168/MENKES/PER/X/1999 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 722/MENKES/PER/IX/1988 TENTANG BAHAN TAMBAHAN MAKANAN
12 Maret 1999 PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DEPARTEMEN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA DAN DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
TN.510/94/A/IV/2001 TINDAKAN PENOLAKAN DAN PENCEGAHAN MASUKNYA PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK)
1424/MENKES/SK/XI/2002 PEDOMAN PENYELENGGARAAN OPTIMAL
228/MENKES/SK/III/2002 PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT YANG WAJIB DILAKSANAKAN DAERAH
907/MENKES/SK/VII/2002 SYARAT-SYARAT DAN PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM
424/MENKES/SK/IV/2003 PEDOMAN PENANGGULANGAN PENYAKIT “SARS”[LAMPIRAN]
962/MENKES/SK/VII/2003 FORTIFIKASI TEPUNG TERIGU

Read More

TERORISME

UU NO  9 TH 2013 TTG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

UU NO 6 TH 2006 TTG PENGESAHAN KONVENSI INTERNATIONAL PEMBERANTASAN PENDANAAN TERORISME

UU NO 15 TH 2003 TTG PENETAPAN PERPU PENGGANTI UU NO 1 TH 2002 TTG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-UNDANG 


INPRES NO 2 TH 2013 TTG PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI

Read More

PEMILU

UU NO 12 TH 2008 TTG PERUBAHAN KEDUA TTG UU NO 32/2004 TTG PEMDA

UU NO 42 TH 2008 TTG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

UU NO 15 TH 2011 TTG PENYELENGGARA PEMILU

UU NO 8 TH 2012 TTG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD

PP NO 49 TH 2008 TTG PERUBAHAN KETIGA PP NO 6/2005 TTG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

PERATURAN BAWASLU NO 7 TH 2009 TTG TATA CARA PELAPORAN PELANGGARAN PEMILHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

PERATURAN BAWASLU NO 2 TH 2012 TTG TATA CARA PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

PERATURAN BAWASLU NO 14 TH 2012 TTG TATA CARA PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Read More

KORUPSI

UU NO 15 TH 2006 TTG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN pengganti UU NO 5 TH 1973 TTG BPK

UU NO 15 TH 2004 TTG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

UU NO 1 TH 2004 TTG PERBENDAHARAAN NEGARA

UU NO 17 TH 2003 TTG KEUANGAN NEGARA

UU NO 20 TH 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO 31 TH 1999 TTG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Kepres 54/2011
              80/2003
              61/2004

Perpres 32/2005
               70/2005
               8/2006
               79/2006
               85/2006

PERPRES NO 70 TH 2012 TTG PERUBAHAN ATAS PERPRES 54 TH 2010 TTG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PERPRES 70 TH 2012 BERBANDING PERPRES 54 TH 2010 DAN PERPRES 80 TH 2003

INPRES NO 1 TH 2013 TTG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TH 2013 DAN LAMPIRAN

SURAT BPKP :
797/K/1985       NORMA PEMERIKSAAN SATUAN PENGAWASAN INTERN BUMN/BUMD
S-100/1985        Prosedur Penyidikan atas temuan hasil pemeriksaan BPKP.
S-104/K/1985    Buku Saku Pemeriksaan Kas dan Penutupan Kas oleh Atasan Langsung.
S-12/K/1985      Kelancaran Penyerahan Kasus Kepada Kejaksaan Agung
S-20/K/1985      Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional
S-282/K/1985    Keterangan Saksi Ahli
S-29/K/1985      Penentuan Jumlah Kerugian Negara
S-618/K/1985    Pelaksanaan Kerja Sama antara BPKP dengan Kejaksaan Agung.
S-78B/K/1985   Larangan Membebankan Biaya Pemeriksaan kepada Obyek-Obyek Yang Diperiksa.
SE-117/K/1985 NORMA PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN FUNGSIONAL PEMERINTAH
SE-747/K/1985 Surat Edaran mengenai Kerahasiaan Identitas Pelapor

Read More

MINERAL DAN BATUBARA

UU NO 4 TH 2009 TTG PERTAMBANGAN MINERAL BATUBARA

KEPRES NO 75 TH 1996 TTG KETENTUAN POKOK PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA

PP NO 24 TH 2012 TTG PERUBAHAN ATAS PP NO 23 TH 2010 TTG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

KEPMEN ESDM NO. 4003 K/30/MEM/2013 TGL 19 DESEMBER 2013 UTK WILAYAH PULAU KALIMANTAN

PP Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan 

PP Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba 

PP Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara 

PP Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang 

PP Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 23 Tahun 2010 

Permen 28 Tahun 2009 

Permen 34 Tahun 2009 

Permen 17 Tahun 2010 

Permen 7 Tahun 2012 

Permen 11 Tahun 2012 

Permen ESDM No 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan thp Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah

Permen ESDM No. 04 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun 2013

Permen ESDM No. 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Permen ESDM N0. 07/2012

Permen ESDM No. 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Divestasi Saham

Permen ESDM No. 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelelangan WIUP dan WIUPK Mineral Permen Logam dan Batubara

Permen ESDM No. 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

Permen ESDM No. 01 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri

Permen ESDM No. 07 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatamabang 

EDARAN DIRJEN MINERBA KESDM N0.08.E/30/DJB/2012 tanggal 6 MARET 2012 

 Diterbitkan sebagai salah satu komitmen terhadap rencana aksi pencegahan tindak pidana korupsi di sektor pertambangan antara Ditjen Minerba KESDM RI dengan Komisi Pemberantasi Korupsi (KPK) 

 Wilayah Pertambangan merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan 

 WP ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat 

 Mengingat hingga saat ini Pemerintah belum mendapat rekomendasi DPR terkait penetapan WP tersebut, maka Gubernur, Bupati/Walikota agar menghentikan sementara penerbitan IUP baru sampai ditetapkannya WP 

Read More

KEHUTANAN

UU NO 41 TH 1999 TTG KEHUTANAN


PP NO 60 TH 2012 TTG PERUBAHAN ATAS PP NO 10 TH 2010 TTG TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

PP NO 61 TH 2012 TTG PERUBAHAN ATAS PP NO 24 TH 2010 TTG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Read More

MINYAK DAN GAS

UU NO 22 TH 2001 TTG MINYAK DAN GAS BUMI

PP NO 2 TH 2004 TTG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERSERO PT PERUSAHAAN GAS NEGARA

PP NO 58 TH 2003 TTG PENJUALAN SAHAM PADA PERUSAHAAN PERSEROAN PT PERUSAHAAN GAS NEGARA

Read More

PERBANKAN

UU NO 10 TH 1998 TTG PERBANKAN 

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2003 TTG PAKET KEBIJAKAN EKONOMI MENJELANG DAN SESUDAH BERAKHIRNYA PROGRAM KERJASAMA DENGAN INTERNATIONAL MONETARY FUND 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PENGAKHIRAN TUGAS DAN PEMBUBARAN BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL 

Read More

ANAK

UU NO 23 TH 2002 TTG PERLINDUNGAN ANAK

UU NO 14 TH 2002 TTG PENGADILAN ANAK

UU NO 1 TH 2000 TTG KONVENSI ILO NO 182 MENGENAI PELARANGAN DAN TINDAKAN SEGERA PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK

UU NO 3 TH 1997 TTG PENGADILAN ANAK

UU NO 1 TH 2000 TTG PELARANGAN DAN TINDAKAN SEGERA PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK

Read More